Tagar #ShameOnYouSBY jadi topik tren di Twitter.
JAKARTA -Aksi walk out125 anggota Fraksi Partai Demokrat dalam proses pengambilan keputusan RUU Pilkada di Sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari WIB, dinilai sebagai penyebab terpilihnya opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjadi ketua umum Partai De mokrat pun ikut menerima kecaman dari publik.
PDIP menyalahkan SBY atas aksi walk out anggota Frak si Partai Demokrat. SBY dinilai PDIP gagal dalam mengontrol Fraksi Partai Demokrat di DPR dalam upaya memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Pak SBY itu produk yang dipilih langsung rakyat. Dia mengingkari masyarakat Indonesia yang ingin pemilihan langsung," kata Sekre taris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Jumat (26/9).
Tjahjo mengaku heran dengan aksi walk out yang dilakukan Demokrat. Alasannya, walk out itu dilakukan justru saat Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB mendukung 10 syarat pilkada langsung yang diajukan Demokrat. Semestinya, kata Tjahjo, Demokrat berusaha memperjuangkan pilkada langsung dalam Sidang Paripurna DPR. "Jangan mengecilkan kedaulatan rak yat."
Pemungutan suara minus sebagian anggota Fraksi Partai Demokrat yang melakukan aksi walk out menghasilkan keputusan mengubah mekanisme pilkada dari langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD.
Di jejaring media sosial, aksi walk out Fraksi Partai Demokrat dan SBY juga menuai kecaman. Di Twitter tagar #ShameOnYouSBY yang merefleksikan kekecewaan publik terhadap SBY menjadi topik tren pada Jumat (26/9).
Di laman petisi online Change.org pun muncul petisi guna membatalkan UU Pilkada yang meminta agar MK nantinya membatalkan undang-undang yang dinilai meng ancam demokrasi Indonesia. "UU Pilkada menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin daerahnya," kata Suparman Manik, inisiator petisi itu.
Di sela-sela kunjungan kenegaraannya di New York, Amerika Serikat, SBY kemarin, sempat memberikan tanggapan tentang proses politik di DPR dalam mengesahkan UU Pilkada. Ia mengaku kecewa meski menghormati Sidang Paripurna DPR. "Saya kecewa dengan hasil proses politik di DPR," kata SBY.
Meski tengah berada di AS, SBY mengaku terus memantau dan mengikuti perkembangan politik di Tanah Air. Ia pun sempat meminta agar tawaran Demokrat soal pilkada langsung dengan 10 syarat terus diperjuangkan di DPR. "Dari laporan yang saya terima semua fraksi dalam lobi dan panja menolak usulan Demokrat," kata SBY.
Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi menilai, UU Pilkada menjadi sejarah hitam SBY pada akhir masa jabatannya sebagai presiden. "Lain mulut lain perbuatan ini merupakan sejarah terhitam era SBY. PAN dan PKS sebaiknya membubarkan diri untuk bergabung dengan Golkar karena hakikat reformasi yang dahulu diperjuangkan telah hangus." rep:Muhammad Akbar Wijaya/Esthi Maharani/andi mohammad ikhbal ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika