JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan menghadapi beragam rintangan di sektor ekonomi. Bahkan, Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim menilai, Jokowi-JK akan menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Emil menjelaskan, salah satu tantangan itu yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku tahun depan. Berdasarkan Survei Ekspektasi Dunia Usaha Terhadap Pemerintah Indonesia oleh Bisnis Indonesia Intelligence Unit, 37,1 persen pelaku usaha menilai sektor ekonomi dan Indonesia belum siap menghadapi MEA.
Selain MEA, Indonesia juga belum mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Meski demikian, Emil optimistis Indonesia bisa tumbuh dan berkembang ke arah lebih baik. ''Indikatornya, usia penduduk yang produktif besar,'' kata dia di Jakarta, Selasa (14/10).
Menurut guru besar ekonom Universitas Indonesia ini, pemerintah baru harus melakukan pembangunan yang menjangkau daerah Indonesia timur. Karena itu, jalur angkutan laut menjadi penting. Artinya, "tol laut" seperti digaungkan Jokowi sebelumnya bisa menjadi solusi.
Ekonom Faisal Basri berpendapat, ekonomi nasional di bawah kepemipinan pemerintah baru masih bisa berjalan baik. Secara politik, Faisal melihat Indonesia cukup stabil. Antara demokrasi dan Islam bisa cocok. ''Tidak ada ketegangan tinggi dan kekuatan di bawah tanah. Indonesia jadi berbeda dengan Irak dan Mesir,'' kata Faisal.
Bahkan, mantan petinggi militer di Indonesia, menurutnya, masih berpikir meraih kekuasaan melalui jalan legal parpol dan bukan kudeta. Kondisi politik juga akan menjadi kondusif dengan kemungkinan menyeberangnya sejumlah parpol dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat.
Dari sisi ekonomi makro, meski pertumbuhan melambat, konsumsi masyarakat tetap kuat. Di tengah kondisi itu, arus modal asing tetap mengalir. Total investasi asing 2014 mencapai 25,1 miliar dolar AS untuk periode Januari-Juni 2014. Sementara pada 2013, totalnya masih 23,2 miliar dolar AS untuk periode sama. Indonesia diperkirakan masih berada di tiga tujuan utama investasi untuk 2014 hingga 2016.
Ia merasa tidak perlu ada kekhawatiran berlebih atas keluarnya investasi asing. Sebab, uang tidak akan lari dari Indoensia yang memberi return hingga 23 persen. Jauh dibanding AS yang return-nya hanya ke 2,5 persen.
Faisal menyoroti membengkaknya subsidi bahan bakar minyak. Menurutnya, masalah ini harus diselesaikan. Dia juga mengkritik pendidikan di Indonesaia. Berdasarkan data Program for International Student Assessment (Pisa) pada 2012, Indonesia adalah yang terburuk kedua dalam kemampuan matematis, membaca, dan sains.
''Persoalan kemampuan dasar ini justru jadi beban industri dan bukan industri yang membebankan ke pemerintah. Sebab ini kompetensi dasar,'' kata dia. Ia pun mengkritik konsep revolusi mental ala Jokowi jika hanya memperbesar porsi pembinaan mental tanpa diimbangi ketercapaian kompetensi dasar membaca, matematika, dan sains.
rep:aldian wahyu ramadhan, fuji pratiwi ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika