Lapangan kerja untuk kalangan miskin dinilai mendesak.

JAKARTA--Direktur Penelitian Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal mengatakan, masih melebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia karena lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah. Ia menilai, harus ada campur tangan dari pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. 

\"Perlu ada intervensi dari pemerintah dengan mendistribusi - kan pendapatan ke masyarakat golongan menengah bawah,\"

kata Faisal kepada Republika, Jumat (8/1). Caranya, kata Faisal, dengan menciptakan la pangan pekerjaan yang sesuai de ngan kemampuan dan tingkat pendidikan warga miskin. 

Kalau lapangan pekerjaan yang tercipta lebih banyak untuk masyarakat golongan menengah atas yang memiliki pendidikan tinggi, sangat sulit meningkatkan pendapatan masyarakat menengah bawah. Akhirnya, mereka tidak bisa keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan pun urung berkurang. \"Inilah mengapa pertumbuhan ekonomi kita se jalan dengan melebarnya ketimpangan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi ketimpangan,\" ujar dia. 

Dia menyarankan pemerintah memperluas penggunaan dana desa, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Misalnya, dengan membantu war ga desa membangun usaha, baik itu secara pribadi maupun bisnis bersama.

Faisal mengakui, pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa bisa menambah pen dapatan warga desa. Ini ka - rena pembangunan tersebut di - sa rankan dilakukan secara padat karya oleh warga desa setem - pat. Akan tetapi, tambahan pendapatan yang dimiliki warga desa tersebut hanya bersifat sementara.

Pada akhir tahun lalu, Bank Du nia melaporkan bahwa ketim pangan pendapatan di Indonesia semakin meluas dibanding negara-negara tetangga Asia Timur.

Kondisi ini dinilai bisa memicu konflik sosial.

Menurut survei 2014 mengenai persepsi masyarakat terhadap ketimpangan, sebagian besar responden menilai distribusi pendapatan sangat tidak setara dan mendesak pemerintah untuk bertindak mengatasi ketimpangan. Dalam 15 tahun terakhir, koefisien gini semakin mem besar di Indonesia, naik dari 30 pada 2000 menjadi 41 pa da 2013.

Menurut laporan Indonesia Ri sing Divide tersebut, ketimpangan pendapatan berdampak negatif karena menghalangi potensi pertumbuhan negara dengan risiko meningkatnya ketegangan sosial. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves menyatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia mengesankan, kesetaraan dalam pertumbuhan lebih sulit tercapai. (ed:fitriyan zamzami)