JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana menggalakkan pariwisata syariah. Selain aturan, Kemenparekraf juga menyiapkan sembilan destinasi wisata syariah di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menyatakan, Indonesia harus mengubah paradigma terkait wisata syariah. Pariwisata syariah tak terkait dengan wisata ziarah, tapi wisata yang bernilai Islami. Nilai Islami bisa diperoleh minimal dengan menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan Muslim.
Saat ini, tutur dia, kementerian telah membuat aturan standar hotel syariah. Selanjutnya, pemerintah akan meluncurkan standar restoran syariah dan sedang membuat aturan terkait spa Islami.
Hanya saja, pemerintah tetap membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Untungnya, sembilan daerah telah menyatakan siap mendukung wisata syariah.
Wakil Menparekraf Sapta Nirwandar, sebenarnya ada 14 daerah yang siap untuk menyukseskan gerakan pariwisata syariah. Salah satu daerah tambahan tersebut adalah Nangroe Aceh Darussalam.
Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah (Ahsin) Riyanto Sofyan juga mengatakan hal serupa. Bahwa, pariwisata syariah takkan berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, setiap daerah perlu membuat aturan yang bisa mendorong pemenuhan fasilitas bagi wisatawan Muslim. Sejumlah daerah, ungkap dia, sudah mulai melakukan promosi wisata syariah.
Ia mencontohkan Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pemda Jawa Barat menyubsidi sekitar 3.000 sertifikasi halal untuk pelaku industri. Selain itu, Kota Bandung juga sedang berbenah untuk menjadi daerah wisata halal.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat Taufan Rahmadi menegaskan, Pemerintah NTB siap mendukung wisata syariah di Indonesia. Tak heran, NTB juga banyak berbenah untuk bisa menjadi salah satu pionir daerah wisata syariah di Indonesia.
Khususnya, dengan mengubah persepsi masyarakat tentang pariwisata. Apalagi, saat ini, tutur dia, NTB hampir 90 persen penduduknya adalah Muslim dan terkenal dengan sebutan pulau seribu masjid. ''Kami menjanjikan NTB, Lombok, dan Sumbawa sebagai destinasi unggulan wisata Islami di Indonesia,'' papar dia kepada Republika, beberapa waktu lalu.
Sayangnya, ada beberapa daerah yang belum sigap menjawab potensi luar biasa ini. Ketua Ahsin Jawa Tengah Heru Isnawan mengatakan, saat ini pemerintah daerah belum berencana mengembangkan wisata syariah. Tak heran, sektor swasta yang lebih cepat menangkap potensi besar ini.
Di Jawa Tengah telah berdiri lima hotel yang bisa disebut hotel syariah. Ia berharap, melalui peran swasta, pemda menanggapi dengan mendukung pariwisata syariah.
Promosi wisata dari "mulut ke mulut" merupakan cara yang paling efektif untuk mendatangkan wisatawan. Hal itu dikatakan Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nia Niscaya.
"Yang paling murah dan efektif karena melibatkan interaksi dan kepercayaan dari orang yang pernah mengunjungi tempat itu," kata Nia Niscaya,pekan lalu.
rep:ichsan emrald alamsyah ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika