JAKARTA -- Perbankan syariah yang tahun sebelumnya selalu tumbuh cemerlang, menghadapi perlambatan pada awal 2014. Hal ini berimplikasi ke seluruh sektor perbankan, termasuk bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Alfi Wijaya mengakui, persaingan likuiditas memang cukup ketat tahun ini. Akan tetapi, bukan berarti perseroan tak mengalami pertumbuhan.
Secara umum, BPRS HIK mengalami pertumbuhan di berbagai lini untuk tahun ini. Ia menyatakan, sampai Juni aset tumbuh 22 persen dari Rp 312 miliar menjadi Rp 381 miliar dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) Juni 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 20 persen yang nominalnya dari Rp 264 miliar menjadi Rp 311 miliar. Sedangkan, pembiayaan mampu tumbuh landai sebesar 18 persen. Jika pada Juni 2013 pembiayaan senilai Rp 284 miliar, Juni tahun ini sebesar Rp 337 miliar.
Komisaris Utama BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug Zahrul Hadiprabowo mengatakan, pada dasarnya seluruh lini perbankan mengalami perlambatan pada tahun ini. Sehingga, dewan komisaris sendiri tak mematok pertumbuhan yang besar pada tahun ini. Justru, menurut dia, dewan komisaris lebih memilih untuk melakukan berbagai pembenahan. Apalagi, perseroan memiliki target besar pada 2019.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan, antara lain, sistem, sumber daya insani, dan informasi teknologi. Meski begitu, hingga saat ini BPRS HIK terbilang memiliki kapitalisasi yang besar dan sesuai dengan ekspetasi pemegang saham.
''Saat ini, kami memiliki kapitalisasi yang besar dan corporate plan kami pada 2019 mencapai (aset) Rp 1 triliun,'' tutur Zahrul Hadiprabowo.
Alfi menambahkan, mumpung ada perlambatan, pihaknya melakukan pembenahan agar siap menyongsong ekonomi yang lebih baik tahun depan. Ia menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan besar dan perlu dibenahi. Pertama, terkait likuiditas.
BI Rate yang tak berubah menimbulkan peningkatan bunga kredit, khususnya dana mahal di perbankan umum. Hal ini bisa memengaruhi niat nasabah yang berencana mendepositokan dananya di BPRS.
Oleh karena itu, satu-satunya cara mengelola likuditas adalah dengan mengajukan dana atau linkage ke bank umum syariah. "Karena, linkage merupakan salah satu solusi jangka pendek di tengah ketatnya persaingan merebut dana di masyarakat," ujarnya.
Secara umum, kata dia, BPRS lain memiliki linkage yang besar. Sedangkan, di BPRS HIK tergolong kecil. Hanya saja, ia akui, tahun ini kemungkinan bisa lumayan besar. ''Kemungkinan, bisa sebesar Rp 25 miliar tahun ini,'' papar dia. Sebenarnya, ada cara lain untuk mengelola likuiditas, yaitu dengan menggandeng BPRS lain. Sayangnya, hal ini tak berjalan karena BPRS lain juga kesulitan dana.
Alfi mengatakan, BPRS harus bersaing ketat dengan perbankan umum, baik konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, pihaknya lebih memilih untuk tak bersaing dari sisi rate. Padahal, pada saat yang sama BPRS memiliki kelebihan dari sisi return yang cukup tinggi. Tak heran, kini HIK Ciledug lebih memilih mendekati komunitas. Khususnya, mereka yang selama ini menyokong industri keuangan syariah.
Selain itu, melihat masyarakat yang makin gandrung menggunakan jasa financial planner, HIK pun mendekati lembaga tersebut. Total, saat ini HIK telah bekerja sama dengan dua financial planner dan tiga lainnya sedang dalam tahap pendekatan. ''Kami menggandeng financial planner agar HIK menjadi salah satu opsi karena memang return kami tinggi dan dijamin LPS,'' ungkapnya.
Selain menggandeng lembaga perencana keuangan, HIK juga punya layanan jemput dana nasabah. Selain itu, HIK siap memberikan apresiasi bagi nasabah yang merekomendasikan pihaknya kepada orang lain. n red:ichsan emrald alamsyah ed: irwan kelana
