JAKARTA — PT BNI Syariah mencatat pertumbuhan laba bersih 64,62 persen pada kuartal pertama 2016. Pertumbuhan laba ikut meningkatkan aset BNI Syariah menjadi Rp 24,67 triliun. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono memaparkan, laba bersih BNI Syariah pada kuartal pertama 2016 tumbuh 64,62 persen menjadi Rp 75,18 miliar dari Rp 45,67 miliar pada kuartal pertama 2015. Pada 2016 ini, BNI Syariah menargetkan laba sebesar Rp 290 miliar.
Pertumbuhan laba ditopang ekspansi pembiayaan yang didukung kualitas pembiayaan yang terjaga, rasio dana murah (CASA) yang lebih baik, dan efisiensi operasional. Pada tiga bulan pertama 2016 ini, pendapatan operasional BNI Syariah mencapai Rp 697 miliar dari Rp 627 miliar year on year. Sementara, pendapatan lain dari jasa (fee-based income), diakui Imam, masih tumbuh tipis sebesar tiga persen menjadi Rp 19,7 miliar dari Rp 19,2 miliar.
"'Fee-based income bank syariah murni dari jasa, seperti pembiayaan perdagangan atau dan provisi. Tidak semua fee-based income) di konvensional seperti selisih kurs bisa diakui sebagai pendapatan yang sama di bank syariah," ungkap Imam dalam publikasi kinerja BNI Syariah kuartal pertama 2016 di kantor BNI Syariah, Rabu (20/4).
BOPO BNI Syariah juga ditekan dari 89,6 persen ke 85,37 persen year on year. Pun cost income ratio (CIR) turun dari 71 persen ke 61 persen year on year. "BOPO tidak turun signifikan karena ada beban pencadangan sehingga posisi CIR tidak langsung tercermin di sana," kata Imam.
Aset BNI Syariah tumbuh 20,35 persen menjadi Rp 24,67 triliun pada triwulan satu 2016 dari Rp 20,50 triliun pada triwulan pertama 2015. Target pertumbuhan aset pada 2016 sebesar 15-20 persen.
DPK pun meningkat 20,07 persen menjadi Rp 20,918 triliun dari Rp 17,422 triliun year on year ke dengan rasio dana murah (CASA) 45,06 persen. Untuk meningkatkan CASA, delapan bank syariah yang sudah ditunjuk menjadi bank operasional 2 APBM (BO2) bisa memanfaatkan kesempatan menjadi pembayar gaji PNS dari satuan kerja kementerian dan lembaga negara.
Sayangnya, satker belum memahami kalau mereka boleh memiliki lebih dari satu bank pembayar yang salah satunya harus bank syariah seperti tertera dalam PMK Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyaluran gaji PNS, prajurit TNI, dan Polri secara terpusat melalui bank umum. "Ini pasar yang belum tergarap karena kendala teknis. Bank syariah mengakomodasi karyawan yang ingin menggunakan jasa keuangan syariah," kata Imam.
Plt Direktur Bisnis BNI Syariah Kukuh Rahardjo mengatakan, DPK masih didominasi deposito yang tumbuh 10 persen, semenyara tabungan tumbuh tiga persen per Maret 2016. Hingga Maret 2016, pertumbuhan DPK masih lebih besar dibanding pembiayaan. Meski begitu, BNI Syariah tidak ingin pembiayaan dilakukan dengan mengabaikan kehati-hatian. Salah satu jalannya adalah bekerja sama dengan induk.
Pembiayaan per Maret 2016 dibanding Maret 2015 (year on year tumbuh 14,95 persen menjadi Rp 18,044 triliun dari Rp 15,697 triliun. Sementara, hingga Maret 2016 dibanding akhir 2015 (year to date), pembiayaan tumbuh 1,6 persen menjadi Rp 18,044 triliun dari Rp 17,763 triliun. rep: Fuji Pratiwi, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika