JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) mengalokasikan dana bergulir dengan skema syariah sebesar Rp 600 miliar tahun ini. Dana tersebut akan disalurkan kepada mitra binaan LPDB KUMKM di seluruh Indonesia.
Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan, LPDB ingin meningkatkan pembiayaan syariah pada tahun ini. Hal tersebut juga sejalan dengan rencana LPDB membentuk direktorat syariah.
Berdasarkan data LPDB, penyaluran dana bergulir dengan pola syariah telah mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen sampai 31 Desember 2016. Sedangkan, total dana bergulir yang akan disalurkan pada 2017 sebesar Rp 1,5 triliun.
Dari jumlah itu, Rp 600 miliar dialokasikan untuk pinjaman syariah. Sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional. "Tapi kalau misalnya syariah laku lebih banyak dan konvensional lambat, kita bisa tambah dari konvensional," kata Kemas melalui siaran pers, Ahad (15/1).
LPDB KUMKM menggandeng perhimpunan baitul mal wa tamwil (BMT) Indonesia atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) untuk menyalurkan dana bergulir syariah.
Kemas mengatakan, LPDB juga membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir langsung kepada LPDB selama memenuhi syarat. Menurut dia, angka Rp 600 miliar ini besar tetapi memiliki infrastruktur sama karena nantinya menyatu antara direktorat syariah dengan LPDB.
"Kerja sama dengan BMT ini salah salah satu strategi kita di daerah. Mereka cukup berkembang sekarang. Di daerah, BMT paling banyak," jelas Kemas. Ia mengimbau agar dana bergulir digunakan dengan baik dan dikembalikan tepat waktu.
Saat melakukan sosialisasi LPDB KUMKM di Jepara, Sabtu (14/1), kemas mengatakan, LPDB akan mengalokasikan pagu pinjaman lebih besar untuk Jepara. Alasannya karena Jepara merupakan salah satu daerah dengan basis Muslim terbesar.
Dia berharap bantuan dana stimulus dari pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran serta kemiskinan.
"Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat capai 5,1 persen nasional. Diharapkan Jepara bisa di atas 5,1 persen," tambah Kemas.
Kemas menyatakan, tingkat kredit macet (NPL) LPDB KUMKM masih di bawah satu persen. Pada 2016, NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen. "Kalau bagus terus seperti ini, pemerintah akan tambah modal, sehingga kami juga bisa tambah modal kepada masyarakat," ujar Kemas.
Ketua Perhimpunan BMT Indonesia MPD Jepara Yasir Khalid berharap LPDB dapat memberikan prioritas pinjaman kepada KUMKM Jepara. "Jepara kami harapkan jadi prioritas bagi LPDB," kata Yasir.
Ia menyampaikan, pendanaan KSPPS di Jepara sebagian besar masih bersumber dari perbankan. Ia berharap kerja sama dengan LPDB dapat terjalin baik sehingga mitra dapat mengakses pinjaman dana bergulir. rep: Iit Septiyaningsih, ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika