oleh:Nurul S Hamami -- Tak dapat dimungkiri, infra struktur merupakan bagian penting dalam upaya meng gerakkan perekonomian se buah negara. Dengan infra struktur yang baik, maka laju pertumbuhan ekonomi pun dapat digenjot ke angka maksimal. Dalam studi-studi empiris, diperoleh kesimpulan bahwasannya pembangunan infrastruk tur berpengaruh besar terhadap pertum buhan ekonomi makro dan mikro.
Infrastruktur yang baik maka dengan sendirinya akan mendorong kalangan usaha, baik dalam maupun luar negeri, menginvestasikan modalnya di sektorsektor perdagangan dan jasa. Begitu pula, infrastruktur yang baik dengan sen diri nya akan mengurangi biaya produksi yang berdampak langsung pada nilai jual barang pada angka normal.
Masyarakat yang menikmati ekses dari ketersediaan infrakstruktur yang me madai tentu saja akan merasakan pe ningkatan kualitas hidup dan kese jahteraannya. Laju barang dan jasa yang semakin lancar akan membuat per ekonomian sebuah wilayah atau daerah semakin menggeliat yang tentu saja akan berpengaruh pula pada produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.
Indonesia sebagai negara yang me miliki wilayah cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil amat me merlukan infrastruktur yang baik untuk menggerakkan roda pereko nomiannya. Namun, selama ini infrastruktur yang tersedia masih jauh dari cukup –terutama di luar Pulau Jawa. Jalan yang meng hubungkan satu kota/kabupaten dengan kota/kabupaten lainnya masih banyak yang buruk. Akibatnya arus perdagangan dan jasa pun tersendat-sendat.
Bagaimana kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presi den (cawapres) yang akan bertarung pada 9 Juli nanti melihat persoalan infra strukur ini?
Percepat pembangunan infrastruktur
Pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, berjanji mem per cepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada enam koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dana APBN yang akan dialokasikan sebesar Rp 1.400 tri liun, atau setara 10,32 persen dari total belanja negara pada 2015-2019.
Pasangan ini juga menjanjikan pem bangunan prasarana di seluruh wilayah Nusantara, berupa jalan dan jembatan termasuk 3.000 kilometer jalan raya na sional baru modern dan 4.000 kilometer rel kereta api, pelabuhan laut (samudra dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Bagi Prab o wo-Hatta, jika terpilih maka mereka akan menjadikan kereta api sebagai prioritas pembangunan infrastruktur transportasi.
Dalam paparan visi-misinya, Prabo wo-Hatta juga berjanji mempercepat pem bangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir. Namun, tak ada penjelasan detail mengenai rencana tersebut. Tapi, bisa dikira-kira, agenda ini merupakan usaha pasangan ini untuk meningkatkan pen dapatan rakyat di sektor pertanian dan perikanan.
Selanjutnya pasangan ini juga men jan jikan dimulainya proses perencanaan pemindahan ibu kota negara. Namun, agenda ini juga tidak diberi penjelasan secara perinci apa dan mengapa ibu kota negara harus dipindah dari Jakarta. Masalah ini pun luput dalam pertanyaan yang diajukan oleh moderator maupun pasangan nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam Debat Capres yang berlangsung pada 9 dan 15 Juni lalu.
Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain memang sudah muncul sejak menjelang kejatuhan Soeharto sebagai presiden pada 1998 silam. Jakarta dinilai sudah terlalu padat dan tak layak lagi sebagai sebuah pusat pemerintahan. Daerah Jonggol di Ka bupaten Bogor kala itu disebut-sebut sebagai pengganti Jakarta. Wacana itu sempat hilang dan muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir ini, mengingat semakin kompleksnya permasalahan Jakarta mulai dari kepadatan penduduk, banjir, hingga kemacetan lalu lintas.
Dalam bagian lain, Prabowo-Hatta berjanji akan membangun secara ber tahap jalan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur Pantura Ja wa, yang berpotensi terintegrasi dengan jalur kereta. Mereka juga menjanjikan peningkatan pelayanan kepelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut sebagai bagian upaya menurun kan beban biaya logistik.
Sebagai bagian dari mempercepat pembangunan infrastruktur, pasangan ini juga menjanjikan dipercepatnya penye diaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang beum punya rumah. Hal ini dila ku kan melalui: kepemilikan stok tanah oleh negara untuk rumah rakyat, pengem bangan apartemen/rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan kon sumsi lahan di perkotaan, pem ba ngunan 2.000 tower rumah susun oleh ne gara bagi rakyat berpenghasilan rendah, berkapasitas 500 unit per tower. Pem belian dilakukan dengan ci cilan se lama 20 tahun berbungan 5 persen seta hun, atau bagi hasil syariah yang setara.
Selain itu, Prabowo-Hatta juga men janjikan pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga se hingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5 persen per tahun atau bagi hasil syariah yang setara. Pertanyaannya, mengapa kelas menengah diberi subsidi kepemilikan apartemen di perkotaan? Masalah ini juga tak muncul dalam Debat Capres sebelumnya.
Dalam poin-poin yang singkat, Pra bowo-Hatta berjanji pula untuk mem bangun infrastruktur, fasilitas pendu kung, dan kawasan industri nasional ter masuk industri maritim dan pariwisata. Mempercepat pembangunan konektivitas melalui teknologi informasi dan teleko munikasi. Memperbesar porsi Anggaran Transfer ke Daerah yang disyaratkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan kabupaten/kota. Pasangan ini juga berjanji mengembangkan infra struktur pulau-pulau terluar.
Penguatan infrastruktur
Akan halnya pasangan Jokowi-JK berkomitmen untuk penguatan infra struktur melalui sejumlah cara. Pertama yakni pengembangan sistem transportasi umum massal terintegrasi yang ber imbang, baik di laut, udara, maupun da rat. Kebijakan transportasi dijanjikan berpihak kepada transportasi massal yang aman, nyaman, merata, dan efisien.
Penguatan infrastruktur dilakukan Jo kowi-JK juga melalui perencanaan trans portasi yang berkelanjutan jangka mene ngah hingga jangka panjang. Juga melalui peningkatan kapasitas jalan me lalui pelebaran jalan dalam kota, dari pu sat kota menuju kota satelit, antarkota, dan jalan tol. Peningkatan kapasitas ja lan, janji Jokowi-JK, melalui penam ba han jalan baru dalam kota, dari pusat ko ta menuju kota satelit, antarkota, dan jalan tol.
Pasangan ini juga berjanji mem bangun monorel atau underground yang menghubungkan bandara dengan pusat kota, pelabuhan dengan pusat kota, ling kar dalam kota dan lingkar luar kota dengan lingkar dalam kota. Penguatan in frastruktur juga dilakukan dengan pe ningkatan ketebalan jalan untuk mena han beban bobot barang yang lebih besar.
Jokowi-JK juga memerhatikan pe nguat an infrastruktur dalam layanan transportasi kereta api. Dalam visi-misi nya, pasangan ini akan melakukannya melalui penguatan pembangunan rel baru kereta api yang menghubungkan antar kota dan perlunya kebijakan transportasi kereta api perkotaan sebagai alternatif terhadap moda transportasi darat massal.
"Kami akan membangun infrastruk tur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," tulis Jokowi-JK dalam visi-misi mereka. "Kami akan membangun sepuluh pela buhan baru dan merenovasi yang lama, membangun sepuluh bandara baru dan merenovasi yang lama."
Pasangan Jokowi-JK juga akan mem perpanjang landasan pada bandara perintis atau bandara kecil, membangun bandara utama khusus barang, mengem bangkan rute regional, meningkatkan pelayaran perintis antarpulau, serta menambah rute perintis angkutan udara. Dalam kaitan penguatan infrastruk tur transportasi laut, Jokowi-JK berjanji melakukan pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk me nyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien, dan nyaman.
Penguatan infrastruktur juga dilaku kan dengan merevitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Bi tung sebagai Hub Port berkelas inter na sional. Mereka juga akan mendorong pe merintah daerah dan BUMD dalam pe ngembangan transportasi laut dan sungai.
Pasangan ini juga menjanjikan pe nguat an infrastruktur melalui pemba ngun an terminal-terminal baru sebagai bongkar muat di laut dan sungai, ter utama di daerah terpencil –utamanya di Indonesia Timur.
Itulah janji-janji kedua pasangan ca lon presiden dan wakil presiden me nyangkut persoalan infrastruktur. Tidak mudah tentu untuk merealisasikannya. Di samping membutuhkan dana besar, pembangunan infrastruktur juga terkait dengan faktor eksternal seperti pem bebasan lahan dan lainnya. Kita tunggu saja langkah konkret mereka ketika su dah memimpin negeri ini. Keawajiban kita menagih janji-janji itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika