oleh:Nurul S Hamami -- Kemajuan suatu bangsa sering disebut-sebut berkaitan erat dengan kualitas sumber da ya manusianya. Semakin baik kualitas SDM-nya, maka semakin besar pula po tensi suatu bangsa menjadi bangsa yang maju. Tak heran bila seluruh bangsa di dunia berlomba-lomba untuk mempe r baiki kualitas SDM-nya di tengah per siang an global sekarang ini.
Kedua pasangan capres-cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 9 Juli mendatang juga memandang pentingnya memajukan kualitas SDM Indonesia. De ngan meningkatkan kualitas SDM, mereka yakin Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju dan disegani dunia. Oleh kare nanya, kedua pasangan memasukkan isu pening katan kualitas SDM melalui sektor pen didikan dalam visi-misi mereka ke depan.
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Ra jasa berjanji akan meningkatkan kuali tas SDM dengan melaksanakan reformasi pen didikan. Caranya dengan memperkuat ka rak ter bangsa yang berkepribadian Pan ca sila , menjunjung tinggi sifat jujur, disip lin, patuh terhadap hukum, toleransi ter hadap perbedaan suku, agama, dan ras, meng hargai budaya bangsa melalui pen didikan Pancasila, kebangsaan, dan budi pekerti.
Dalam agenda reformasi pendidikan, pasangan ini juga akan melakukan realo kasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan boros.
Pendidikan murah
Prabowo-Hatta berjanji akan melak sanakan program wajib belajar12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggan tian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama di daerah yang sulit dijangkau dan miskin.
Sekarang ini masyarakat memang be lum menikmati biaya pendidikan mu rah, apalagi gratis. Pendidikan gratis belum dilaksanakan hingga usia wajib belajar 12 tahun di semua daerah. Beberapa daerah baru melaksanakannya sampai tingkat SLTP, namun ada juga yang sudah melak sanakannya hingga tingkat SLTA.
Harga buku pelajaran yang mahal masih dirasakan rakyat, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah yang menjadi kebanyakan penduduk Indonesia. Dengan rencana menghapus pajak buku pelajaran, tentu nantinya harga buku pelajaran bisa ditekan semurah mungkin.
Penghentian penggantian buku pelajaran setiap tahun juga akan dirasakan manfaat ya oleh rakyat, sebab buku tersebut bisa turun-temurun digunakan dari kakak kepada adiknya dalam satu keluarga.
Tak cuma meringankan biaya sekolah dalam program wajib belajar 12 tahun, da lam reformasi pendidikan yang mereka usung, Prabowo-Hatta juga berjanji me ning katkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen, dan penyuluh. Pasangan ini ber tekad menjadikan guru sebagai profesi ter hormat, sejahtera, dan bertanggung jawab.
Peningkatan kesejahteraan guru itu akan dilakukan melalui: pengiriman tun jang an profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan, merekrut 800 ribu guru selama lima tahun, dan menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp 4 juta per bulan.
Dalam bagian lain reformasi pendidik an yang menjadi agenda prioritas mereka dalam memerintah, pasangan ini juga akan merevisi kurikulum nasional dengan me mantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Masih terkait revisi kurikulum, mereka juga berjanji memajukan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing tinggi, menjunjung kearifan lokal, dan mewajibkan kembali kurikulum Mate matika dan Bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Pendidikan antikorupsi juga akan dimasukkan dalam revisi kurikulum pen didikan nasional.
Pasangan ini berjanji juga akan mem perbaiki secara masif kualitas dan fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP, SMA, serta pesantren dan sekolah agama atau yang sederajat. Ini akan dilakukan melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150 juta per sekolah. Mereka juga menjanjikan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun sawsta, melalui dana APBN Rp 20 triliun selama 2015-2019.
Prabowo-Hatta berjanji mengembang kan fasilitas dan keadilan penyelenggaran pendidikan melalui program penyediaan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren.
Agar pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, pasangan ini menjanjikan pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan oleh negara.
Masuk dalam reformasi pendidikan Prabowo-Hatta adalah mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, pe ternakan, perikanan, kehutanan, mari tim, dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja. Mereka juga menjanjikan insentif ke pada perusahaan swasta yang menjalan kan program magang bagi lulusan baru dengan persetujuan dari pemerintah.
Penataan kurikulum
Pasangan Jokowi-JK memiliki agenda revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek kewarganegaraan. Hal ini dilakukan de ngan menempatkan secara proporsional aspek pendidikn, seperti: pengajaran se jarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum Indonesia.
"Kami akan mengevaluasi terhadap penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional. Juga pembentukan kuri kulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal dan nasional dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap kebhinekaan yang tunggal ika," tulis Jokowi-JK dalam visi-misi mereka.
Untuk pendidikan dasar, Jokowi-JK akan melakukan pembobotan dengan menekankan substansinya 70 persen harus berisi tentang budi pekerti dan pem bangunan karakter peserta didik yang merupakan bagian dari revolusi mental.
Un tuk pendidikan tinggi, 60 persek politeknik dan 40 persen sains. "Kami akan memberikan jaminan hi d up yang memadai bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang me madai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karier," janji Jokowi-JK.
Dalam rangka penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, Jokowi- JK akan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah. Terutama wilayah-wilayah yang selama ini di identifikasi sebagai area di mana tingkat dan palayanan pendidikan rendah atau buruk, harus dilakukan.
Salah satu pemerataan fasilitas ter sebut yakni penyediaan dan pembangun an sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai. Diha rapkan, nantinya para peserta didik dan guru di seluruh wilayah dapat menjangkau sekolah secara fisik dengan aman.
Jokowi-JK juga berjanji akan membuat kebijakan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata. "Dari hasil be berapa penelitian, terungkap bahwa banyak guru yang ditugaskan di daerah enggan melaksanakan baktinya secara profesional. Banyak ditemukan guru yang tidak secara reguler mengajar, akibatnya peserta didik terlantar," sebut mereka.
Terkait pendidikan murah, pasangan ini akan menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya. Program ini dilak sa nakan untuk mancapai tingkat partisi pasi 100 persen untuk SD, dan 95 persen untuk tingkat SLTP. Selama penyeleng garaan pendidikan dasar dan menengah masih memberikan beban pembiayaan kepada peserta didik, menurut Jokowi-JK, maka mustahil angka partisipasi akan meningkat secara signifikan.
"Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak me nyekolahkan anaknya karena alasan kendala ekonomi," jelas Jokow-JK.
Keduanya juga menjanjikan pening katan pemberian subsidi kepada pergu ruan tinggi negeri (PTN) sehingga mem perbesar akses warga miskin untuk men dapatkan pendidikan tinggi. "Kami akan memprioritaskan pembiayaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan teknologi unggulan. Ini diupayakan diberikan secara reguler dan terintegrasi dengan arah pendidikan tinggi."
Jokowi-JK berjanji akan mewajibkan aparatur pemerintah untuk menganut "techno-ideology", di mana melalui pen didikan penguasaan teknologi bangsa ini harus bangkit dari "amnesia sejarah" dan "amnesia ideologi". Pengetahuan dan penguasaan teknologi sebagai kurikulum wajib di sekolah dan keharusan di per guru an tinggi.
Kedua pasangan tampak tak banyak memiliki perbedaan dalam isu pening katan kualitas SDM melalui sektor pen didikan. Mereka bahkan sepakat perlunya wajib belajar dengan sepenuhnya biaya dari pemerintah sehingga seluruh rakyat bisa merasakan sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika