Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) Rizaldi Boer mengatakan, jumlah DAS kritis meningkat setiap tahun. "Indonesia memiliki sekira 470 DAS dan jumlah yang kritis meningkat dua DAS setiap tahun," kata Rizaldi di Jakarta, Selasa (17/6).
Pulau Jawa tampaknya wilayah yang memiliki kondisi DAS paling kritis. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup, hanya 50 dari 155 DAS di Pulau Jawa yang memiliki nol persen tutupan hutan. Sementara, hanya 10 dari 155 DAS di Jawa yang persentase tutupan hutannya di atas 30 persen, misalnya, di Munjur, Bondoyudo, dan Banjati.
Degradasi ini sudah terjadi sejak 1970-an. Kebanyakan degradasi DAS disebabkan penggunaan lahan untuk pertanian ataupun penggunaan lain, seperti permukiman dan pertambangan. Hal ini perlu menjadi perhatian, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga DAS.
Terdegradasinya DAS akan mengakibatkan persentase minimum dan maksimum debit air terganggu. Kondisi debit maksimum saat curah hujan tinggi akan mengakibatkan banjir di wilayah hilir. "Ini merupakan tantangan bagi kita untuk memelihara DAS karena merupakan faktor kunci untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim," kata Rizaldi.
Rizaldi juga melihat selama ini terjadi inkonsistensi rencana tata ruang. Pada 2010 gap antara rencana dan realisasi tata ruang nasional mencapai 32 persen. Diperkirakan, rasio ini akan meningkat menjadi 57 persen pada 2025 jika pemerintah tidak segera bertindak memperbaiki tata ruang.
Pola pengelolaan lahan yang seperti saat ini akan mengakibatkan pengalihan fungsi lahan, terutama DAS, semakin massif. Apalagi, pertumbuhan penduduk semakin tinggi.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengakui hal itu. Fakta secara global menunjukkan, setiap tahun, 12 juta hektare lahan menjadi tidak produktif akibat degradasi lahan. Hal ini secara langsung memberi dampak terhadap kehidupan penduduk dunia sebanyak 1,5 miliar.
Pada 2012 jumlah lahan kritis di Indonesia mencapai 27 juta hektare. Jumlah ini terdiri atas 22 juta hektare kategori kritis dan lima juta hektare kategori agak kritis. "Kerusakan lahan dan hutan menjadi ancaman serius bagi daya dukung DAS sebagai penyangga sistem kehidupan," kata Zulkifli.
Salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi ini adalah dengan mengajak swasta dan masyarakat bekerja sama. Melalui mitra swasta, pemerintah mengharapkan degradasi lahan dapat diperkecil.
Menurut Zulkifli, perusahaan yang menggunakan air dan sumber daya alam sebagai bahan baku utama komoditas usahanya harus ikut bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan. Perusahaan juga perlu menjadi bagian dalam pembangunan DAS, mulai dari hulu ke hilir.
Meskipun tahun ini anggaran Kementerian Kehutanan ikut dipangkas atas nama penghematan, Zulkifli mengharapkan semangat menyelamatkan lingkungan tidak ikut terpangkas. Di sinilah peran penting swasta, membantu pemerintah meningkatkan fungsi DAS.
Kerja sama
Kementerian Kehutanan melakukan penandatanganan momorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah perusahaan dalam rangka memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia.
Penandatanganan MoU dilakukan dua direktorat jenderal Kementerian Kehutanan dan empat perusahaan, yaitu Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi, PT Tirta Sibayakindo, dan PT Holcim Indonesia Tbk.
Adanya MoU ini perusahaan terkait akan bekerja sama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program konservasi di area yang ditentukan bersama. Pengembangan ini dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah daerah aliran sungai (DAS).
"Pada 1994 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan 17 Juni sebagai hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan sedunia. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk merayakannya sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya degradasi lahan," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Selasa (17/6).
Dalam pengelolaan DAS di wilayah resapan, Aqua Group melakukan berbagai kegiatan, seperti penanaman dan pemeliharaan pohon, mengajak masyarakat mengimplementasikan pertanian ramah lingkungan, dan membuat lubang biopori. "Aqua Group melakukan pengelolaan DAS secara terpadu untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air," ujar Direktur Komunikasi Aqua Group Troy Pantouw.
Sustainable Development Manager PT Tirta Investama Arman Abdul Rohman mengatakan, kerja sama ini merupakan penguatan hukum yang dilakukan perseroan. Sebelumnya, Tirta Investama telah lama bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. "Pada praktiknya, kami sudah bekerja sama dengan penanaman lebih dari satu juta pohon. Kami juga mengadakan program pemberdayaan masyarakat," kata Arman.
Kerja sama dilakukan melalui beberapa hal, seperti rehabilitasi daerah tangkapan air di sub-DAS. Daerah tangkapan air perseroan berada di wilayah konservasi. Sehingga, perseroan bertangung jawab untuk menjaga kelestaiannya. Kerja sama lain yang dilakukan juga berupa pemberdayaan masyarakat sekitar dan sosialisasi tentang DAS.
Perusahaan yang termasuk dalam Aqua Group ini telah lama melakukan pemberdayaan lingkungan di 17 pabrik milik perseroan. Melalui program corporate social responsibility (CSR), perseroan melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga lingkungan, seperti akses air bersih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Perseroan juga memberi pemberdayaan usaha mikro, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sampah.
Bagi Aqua Group, rehabilitasi lingkungan, terutama DAS sangat penting. Sumber air merupakan bahan baku utama perseroan yang perlu dijaga kualitas dan kuantitasnya. "Kami memiliki komitmen lingkungan, termasuk sumber daya air," kata Arman.
Selain Tirta Investama, perusahaan dari Aqua Group yang juga bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan adalah PT Aqua Golden Mississippi dan PT Tirta Sibayakindo. Kementerian Kehutanan menyatakan, ada beberapa perusahaan lain yang akan menjalin kerja sama, seperti PT Astra Internasional Tbk dan PT Djarum. rep:friska yolandha ed: priyantono oemar
Ikuti Whatsapp Channel Republika