BALAI KOTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui masih banyak pelayanan puskesmas di Ibu Kota berada di bawah standar. Ia menyebut standar sukses tidaknya rumah sakit atau puskesmas dilihat dari jumlah pasien yang ditanganinya.
RS dan puskesmas bisa dikatakan sukses jika pasien yang ditangani hanya sebesar 10 sampai 15 persen dari jumlah penduduk di wilayah terdekat. Namun, Ahok menyebut rata-rata puskesmas di Jakarta masih menangani 20 persen penduduk di wilayah masing-masing. "Itu sudah dianggap bagus. Padahal, sesuai standarnya belum bagus," ujar Ahok seusai mengunjungi Puskesmas Tebet, Selasa (10/6).
Karena itu, guna mencapai standar minimal sebesar 10 hingga 15 persen, Pemprov DKI akan menerapkan sistem preventif promotif di puskesmas Jakarta. Dengan sistem seperti menurut Ahok puskesmas yang menjadi tempat pelayanan kesehatan dapat mencegah jumlah pasien yang sakit. "Standar yg baik itu puskesmas itu, dia harus bisa mencegah banyak orang sakit," kata Ahok.
Pria berusia 47 tahun itu mengatakan, fungsi sebetulnya puskesmas adalah bukan untuk pasien rawat inap, tetapi sebagai pengobatan masyarakat pertama. Tetapi yang terjadi saat ini, puskesmas sampai harus menerima pasien rawat inap. "Puskesmas itu enggak ada opname sebetulnya, tapi supaya penduduk yang dekat bisa rawat inap," kata Ahok.
Selain itu, keinginan Ahok yang lain agar semua puskesmas di DKI Jakarta dapat menjadi model puskesmas di daerah lain sama seperti sejumlah rumah sakit vertikal kelas A di Jakarta yakni RSCM, RS Harapan Kita, RS Dharmais, dan RSUD Fatmawati. "Ya karena itu kita mau jadikan (puskesmas) juga jadi model supaya persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini tuntas," tutur Ahok.
Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengaku akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RS pemerintah atau RS swasta.
Rencananya, Dinas Kesehatan dalam waktu dekat akan mengundang RS swasta yang telah bekerja sama untuk mengadakan dialog. Nafsiah menyatakan, undangan itu agar semua RS pemerintah maupun RS swasta mampu terintegrasi dengan baik.
"Keberadaan RS swasta akan membantu RS pemerintah yang sudah kepenuhan pasien ataupun kekurangan alat dan tenaga medis. Jika ada RS swasta yang melanggar perjanjian, laporkan dan akan kami tindak secara tegas", ucap dia. rep:c63/ c83 ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika