BALAI KOTA -- Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana menaikkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dua kali lipat pada 2015 mendatang. Tak tanggung-tanggung, anggaran KJP nantinya bakal naik hingga Rp 3 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.
"Kalau tahun ini, anggaran KJP hanya Rp 1,4 triliun," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, di Jakarta, Senin (16/6).
Menurut dia, kenaikan anggaran KJP untuk tahun depan dihitung berdasarkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), bahan bakar minyak (BBM), inflasi, serta biaya kebutuhan lainnya. "Kenaikan anggaran tersebut juga dilakukan berdasarkan pertambahan jumlah siswa yang akan menerima KJP pada 2015 nanti. Makanya, anggarannya kita naikkan," ujar Lasro.
Selain itu, dia menuturkan terdapat dua dimensi yang menjadi dasar kenaikan alokasi dana KJP. Pertama, perluasan pelayanan bagi siswa yang menerima KJP. Kedua, perluasan anggaran biaya peruntukannya.
"Usulan kenaikan anggaran KJP untuk tahun depan sudah disetujui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sekarang tinggal menunggu regulasi yang akan menjadi payung hukum kenaikannya," tutur Lasro.
Bukan hanya anggaran, mekanisme pembagian KJP juga akan diubah. Sehingga, kata dia, pengawasannya pun bisa lebih mudah dilakukan. "Untuk selanjutnya, sekolah akan kita jadikan basis data untuk pendaftaran penerima KJP. Mekanismenya dimulai dari guru kelas, kepala sekolah, dewan sekolah, dewan guru, lalu kembali lagi ke wali murid. Ini yang akan kita terapkan," papar Lasro.
Ahok sebelumnya mengatakan, salah satu yang akan diubah dalam sistem KJP yakni penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat utama untuk memperoleh kartu tersebut. "Jadi, sistem yang kita ubah itu nantinya SKTM tidak lagi menjadi syarat utama atau jaminan bagi siswa untuk mendapatkan KJP. Nanti, ada tahap-tahap yang harus ditempuh sebelum KJP itu diserahkan ke siswa," kata Ahok, akhir pekan lalu.
Menurut dia, perubahan sistem itu harus dilakukan karena sejauh ini pihaknya telah menemukan banyak penyimpangan terkait penggunaan fasilitas kartu pintar tersebut. "Penyimpangan itu terjadi karena penerima KJP bisa dengan gampang memperoleh SKTM dari kelurahan. Sejauh ini, kita sudah temukan sekitar 27 ribu penerima yang tidak melalui prosedur atau bukan penerima yang berhak," ujar dia.
Namun, Disdik DKI memastikan dana pelaksanaan program KJP untuk periode Januari hingga Agustus 2014 akan cair sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2013/2014 yang akan dimulai pertengahan Juli 2014. "Senin (16/6) kita akan menyerahkan daftar nama siswa yang menerima KJP kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Kita pastikan dana KJP cair sebelum tahun ajaran baru dimulai," kata Lasro Marbun.
Diakui Larso, pelaksanaan KJP masih memiliki kekurangan. Karena itu, pihaknya terus melakukan perbaikan sistem pelaksanaannya, termasuk sistem pendataan siswa penerima KJP. "Intinya, kita tidak mau kalau pelaksanaan program ini terganggu. Makanya, kita akan terus berupaya melakukan berbagai perbaikan. Kita pastikan anggaran yang sudah dialokasikan di dalam APBD DKI 2014 sesuai dengan kebutuhan para siswa penerima KJP," tutur Lasro. antara ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika