BALAI KOTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan, koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) program kampung deret pada 2014 dilanjutkan.

BPK sebelumnya mengoreksi program Kampung Deret pada 2013 yang pada praktiknya dibangun di lahan negara dan pinggiran sungai. "Nggak ada masalah. Itu cuma karena nggak dipake duitnya. Kalau tanah negara, kita tinggal resmin kayak di Petogogan. Kalau tanah negara yang bukan jalur hijau, langsung kita kasih sertifikat malah," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/7).

Dari laporan BPK, terungkap, program penataan kampung deret kurang optimal dan pelaksanaan tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar hanya terealisasi Rp 75 miliar pada 2013 dan hingga 30 Mei 2014 realisasinya hanya Rp 199 miliar atau 93,12 persen dari target. Selain itu, ada 1.152 rumah yang berdiri di atas negara, enam di garis sepadan sungai, dan 90 rumah di atas peruntukan yang tidak sesuai.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan akan lebih selektif memilih lokasi untuk program kampung deret pada 2014. Sebab, berdasarkan koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap program Kampung Deret pada 2013, pada praktiknya dibangun di lahan negara dan pinggiran sungai.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Yonathan Pasodung mengatakan, 70 titik kampung deret dibangun mulai 2014. Untuk lokasinya, kampung deret diprioritaskan dibangun di lahan-lahan kumuh dan tidak berpotensi bermasalah.

Sebelumnya, pada 2013 dari 26 titik program kampung deret yang terealisasi ada beberapa yang dibangun di lahan negara dan pinggiran sungai. "Kami lebih selektif ke depan, diprioritaskan wilayah atau titik yang kumuh, dan itu bukan di pinggir kali, bukan trase jalan," kata Yonathan di Balai Kota, Senin (7/7).

Yonathan mengatakan, 70 titik kampung deret tersebut dibangun di lima wilayah di Jakarta. Untuk sebaran lokasinya, Pemprov DKI mendata lahan kumuh yang dijadikan kampung deret. Lahan tersebut diupayakan di lahan yang tidak bermasalah.

"Terutama, yang di pinggir kali dan trase jalan. Kami upayakan lahan yang memang dimiliki oleh masyarakat," kata Yonathan. rep:c63 ed: karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika