Pansus DPRD DKI atas temuan BPK dipastikan tidak akan berdampak pada penyelenggaraan daerah.
BALAI KOTA -Tim panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dibentuk untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terkait dengan pansus itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan siap menghadapinya.
Ahok menyambut baik pembentukan pansus tersebut. Menurutnya, di buatnya pansus temuan BPK semakin memperketat pengawasan keuangan Pemprov DKI Jakarta. "Ya, bagus dong, berarti nanti makin teliti. Saya berterima kasih kepada DPRD sudah dipansuskan," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (11/7).
Ahok juga mengaku tidak memperma salahkan jika Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Anggaran Pengeluar an Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 tidak diterima oleh DPRD DKI.
Menurutnya, dalam LPJ tersebut telah dijelaskan secara perinci perihal APBD 2013. "Ya enggak apa-apa, itu haknya DPRD, hak politik. Kalau orang politik kan harus siap-siap dong," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, dibentuknya pansus temuan BPK karena DPRD merasa jawaban Ahok atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 dinilai belum cukup. "Kita buat pansus untuk mene lusuri temuan itu. Ini akan segera di laksanakan," kata Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan di Balai Kota, Kamis (10/7).
Dari 86 temuan BPK, 11 temuan akan menjadi sorotan utama pansus. Ferial mencontohkan, salah satu temu an, yakni program Kampung Deret Pemprov DKI yang dinilai tidak tepat sasaran. Sebab, penataan kampung deret dilakukan di bangunan liar di atas lahan negara.
Meski begitu, dia memastikan pansus tidak akan berdampak terhadap penyelenggaraan daerah. "Tidak ada dampak impeachment. Kita hanya mengevaluasi kinerja Pemprov DKI tahun 2013," ujar Ferrial.
Seperti diketahui, temuan BPK beberapa waktu lalu melaporkan program Kampung Deret tak berjalan optimal. Para penerima program Kampung Deret berdiri di atas lahan dengan peruntukan marga drainase tata air dan jalan. Selain itu, sebanyak 1.152 rumah berdiri di atas tanah negara dan enam rumah berdiri di atas garis sepadan sungai. Karenanya, atas temuan itu BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) keuangan Pemprov DKI.
Sektor pajak Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencatat empat sektor penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target da lam tahun anggaran 2013. Empat sektor itu adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hiburan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurut Ahok, ada dua faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB-KB. Pertama, kenaik an harga bahan bakar yang diterap kan pada 22 Juni 2013, padahal sebelumnya diprediksi awal 2013. "Kalau diterapkan sejak awal, diperkirakan penerimaannya bisa mencapai Rp 1,17 triliun dengan estimasi rata-rata perbulan sebesar Rp 97,67 miliar atau 106,55 persen dari target penerimaan PBB-KB, yakni sebesar Rp 1,1 triliun,"kata dia.
Faktor kedua, diperkirakan masih ada pembayaran PBB-KB dan pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor setiap bulan yang tidak sesuai dengan konsumsi pema kaian bahan bakar kendaraan bermotor.
Penurunan penerimaan pajak lainnya juga terjadi pada PBB-P2. Ada tiga faktor yang memengaruhi penerimaannya. Pertama, karena penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) masih menggunakan data tahun 2012. Kedua, masih banyaknya data objek pajak yang belum diperbarui. Selain itu, banyak wajib pajak yang keberatan dan mengajukan pengurangan pokok pajak serta penghapusan sanksi administrasi. rep:c63/antara ed:dewi mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika