Entah sudah berapa ratus bangunan liar yang berdiri tegak di bantaran kali yang dibongkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tahun ini. Semua dilakukan sebagai upaya memulihkan fungsi sungai di Ibu Kota yang dinilai sudah tidak sehat.

Pemprov DKI kian gencar mengadakan program normalisasi sungai pascabanjir yang melanda sebagain wilayah di Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu. Penertiban bangunan liar di bantaran Kali Mampang pun digelar Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Senin (18/8).

Foto:Raisan Al Farisi/Repubika

Petugas kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Edi (56) mengangkut sampah menggunakan rakit di sungai Ciliwung kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI akan terus menggencarkan penertiban untuk kawasan liar di sepanjang bantaran sungai di Jakarta. Tapi, Pemprov juga tengah menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai rumah tinggal untuk warga yang terkena dampak penertiban.

"Jalan terus. Kita akan terus (tertibkan). Pokoknya, kita akan siapkan rusun yang cukup dulu. Jadi, orang yang tinggal di pinggir sungai kita harus sedikit maksa dia pindah," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/8).

Ucapan Basuki bukan gertak sambal. Penertiban gubuk liar di pinggiran Kali Mampang bisa menjadi bukti nyata. Bahkan, Wali Kota Jaksel Syamsudin Noor sampai turun langsung memimpin penertiban bangunan liar yang menampung 372 kepala keluarga (KK) itu.

Basuki mengatakan, sebagai kompensasi, mereka akan ditempatkan di rusun yang telah disediakan Pemprov DKI. Wagub yang akrab disapa Ahok itu menyebut, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI telah menyiapkan bangunan rumah susun untuk warga yang terkena penertiban bantaran kali.

Rusun tersebut tersebar di beberapa wilayah di Jakarta Timur, di antaranya, Rusun Komaruddin, Cipinang, Pulogebang, Rusun Cipinang Besar Selatan (Cibesel) di Jatinegara. "Kita sudah siapkan 347 unit rusun yang sudah siap. Tinggal mereka mau tinggal apa tidak aja," ujar Ahok.

Mantan bupati Belitung Timur ini menyatakan, normalisasi sungai terus akan dilakukan di semua sungai yang kerap menimbulkan banjir. Pasalnya, Ahok menilai, penyebab banjir yang utama adalah lebar sungai yang sudah tidak sesuai.

"Akan terus bertahap sampai bersih. Pengalaman banjir kemaren sudah kelihatan gara-gara Kali Krukut lebarnya cuma dua sampai tiga meter. Jadi, kita mau lebarkan," kata pria berusia 48 tahun itu.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Yonathan Pasodung membenarkan perihal relokasi warga penertiban di bantaran Kali Mampang. Tapi, warga yang direlokasi akan tersebar di beberapa rusun. Soalnya, kata dia, jumlah warga yang direlokasi tidak dapat ditampung keseluruhan di satu rusun.

"Saya bilang sudah 100 saja dulu, kalau misalnya Rusun Komarudin ada 100 yang siap huni, nah kalau betul di sana. Kalau ada tambahan, kita bisa kirim ke Rusun Pulogebang atau Cibesel," kata Yonathan.

Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III Sayid Ali mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Selatan terkait rencana relokasi warga yang terkena penertiban Kali Mampang.

"Pada dasarnya sih kita siap. Minggu lalu, kita sudah rapat sama pihak Wali Kota Jakarta Selatan, di sana ditunjuk bahwa Rusunawa Komarudin menjadi tempat relokasi warga penggusuran Kali Mampang itu yah," ujar Sayid, Senin (18/8). rep:c63/c81 ed:karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika