BALAI KOTA -- DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan kota-kota satelit yang mengelilingi Ibu Kota untuk mengatasi persoalan banjir. Menurut gubernur DKI Jakarta, persoalan banjir di Ibu Kota tidak akan selesai jika dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI sendirian.

Karenanya, Jokowi berjanji, bakal menyelesaikan program Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi yang saat ini terhenti proses pembebasan tanahnya. Ia menyatakan, dua waduk tersebut harus dibangun agar Jakarta bebas dari banjir.

"Kita ingin percepat pembangunan Waduk Ciawi," ujar Jokowi di Jakarta, Senin (18/8).

Pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi sedianya merupakan program kerja sama antara Pemprov DKI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Tugas Pemkab Bogor, menyediakan lahan yang akan dibangun waduk, sementara Pemprov DKI yang akan membebaskan lahan. Adapun fisik waduknya, dikerjakan Kementerian PU.

Namun, baru sampai pada tahap sosialisasi pembangunan pada warga yang akan terkena relokasi, Bupati Bogor Rachmat Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Mei. Akibatnya, kegiatan persiapan pembangunan waduk pun terhenti.

Sebab, tim pembebasan lahan berada di bawah kewenangan bupati. Padahal, Jokowi mengklaim, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

Waduk Ciawi rencananya akan memiliki luas 107 hektare dan Waduk Sukamahi 24,8 hektare. Untuk membangun dua waduk itu, ada 275 KK yang harus direlokasi.

Pembebasan tanah untuk waduk akan dilakukan Pemprov DKI dengan anggaran Rp 1,2 triliun. Sementara, pembangunan fisik waduknya akan dikerjakan Kementerian PU dengan total biaya Rp 1,9 triliun. rep:halimatus sa'diyah  ed: karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika