Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) baru akan dilantik sebagai presiden dan wapres pada 20 Oktober atau sekitar satu setengah bulan lagi. Tapi, sudah banyak pemberitaan yang mucul mengenai susunan kabinet mendatang. Tentu saja, itu dilakukan secara berspekulasi. Bahkan, sampai ada pers berspekulasi memberikan sejumlah menteri yang akan duduk dalam kabinet mendatang.
Jokowi-JK diminta membentuk kabinet ramping demi efisiensi. Hal ini juga terjadi tiap menjelang pembentukan kabinet pada masa lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerlukan waktu tiga hari untuk menuntaskan penyusunan kabinet Indonesia bersatu jilid II. Dalam masa itu, calon menteri yang berjumlah 34 orang dipangil ke kediamannya di Cikeas, Bogor.
Foto:Republika/Agung Supriyanto
Diskusi Pemilihan Menteri Kabinet Jokowi-JK
Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), menyusun kabinet perlu waktu berbulan-bulan. Kadang-kadang, silih berganti formasi karena tidak berhasil menyusun pemerintahan. Penyebab utamanya adalah rebutan kursi di pemerintahan yang dianggap bergengsi.
Kala itu, ada istilah populer untuk melukiskan rebutan kursi, yakni politik dagang sapi. Bung Karno dalam masa demokrasi liberal dipusingkan dengan 17 kali pergantian. Berarti, rata-rata kabinet tidak sampai satu tahun usianya.
Ketika menjadi wartawan Istana pada masa Pak Harto, saya punya pengalaman sendiri ketika pembentukan kabinet. Biasanya, menjelang pembentukan kabinet, tokoh-tokoh yang namanya diperkirakan akan duduk dalam kabinet, selalu menunggu panggilan telepon dari Cendana. Pokoknya, panggilan telepon dari Cendana sangat ditunggu pada masa Pak Harto.
Banyak kisah menarik terjadi saat handphone belum ada seperti kini. Saat itu, ketika yang ditelepon tidak ada di tempat, ada petugas yang disuruh menjemput langsung ke rumah sang calon menteri. Ada pula petugas yang kesulitan mencari alamat karena alamatnya tidak jelas.
Ada kisah seorang tokoh yang mendapat telepon dari Cendana pada pagi hari, membuatnya merasa diberi indikasi menjadi menteri. Siang harinya, ia langsung mengirim daftar riwayat hidup ke Cendana. Tetapi, ketika susunan kabinet diumumkan presiden pada malam harinnya, namanya tidak tercantum dalam susunan kabinet itu.
Yang kelewatan adalah orang yang usil yang menelepon mengatasnamakan Cendana. Padahal, dia telah datang ke kediaman Pak Harto dengan terburu-buru. Tapi, ketika sampai di pos penjagaan, namanya tidak terdaftar sebagai tamu presiden.
Berbicara soal pembentukan kabinet, pada masa pemerintahan presiden pertama Bung Karno dia dianggap royal dalam mengangkat menteri-menteri. Sehingga, waktu itu dikenal ‘Kabinet 100 Mentreri’.
Sampai-sampai, ada menteri yang seharusnya cukup dijabat seorang dirjen, didudukkan dalam susunan kabinet. Seperti, menteri pengairan, menteri perhubungan darat, menteri perhubungan laut, menteri kelistrikan, dan banyak lagi menteri yang sebetulnya dapat digabungkan dalam satu departemen. Dengan jumlah menteri lebih dari 100 orang, kabinet pada masa Bung Karno pada 1960-an boleh dikatakan merupakan kabinet tergemuk dalam sejarah RI.
Di samping itu, terdapat para menteri koordinator juga. Dalam kabinetnya, Bung Karno mengangkat menteri Urusan Haji, terpisah dari menteri Agama. Para kepala staf Angkatan yang ketika itu disebut sebagai panglima, juga diberikan kedudukan menteri. Seperti, menteri Panglima Angkatan Darat, selanjutnya menteri angkatan lainnya (laut), udara, dan kepolisian para panglimanya didudukikan sebagai menteri.
Dalam kabinetnya, Bung Karno juga mendudukkan para pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara (legislatif dan yudikatif). Seperti, ketua MPRS , DPR, dan DPA. Sedangkan, ketua Mahkamah Agung dan para wakil ketua DPRGR sebagai menteri.
Ketika Bung Karno membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dia menghadapi tuntutan dari para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan Pelajar (KAPPI). Mereka meminta dalam kabinet Bung Karno ditempatkan menteri Keamanan Negara Letkol Imam Syafei, jagoan Betawi yang pada masa revoluisi fisik menghimpun para pemuda pejuang melawan NICA. rep:alwi shahab ed: dewi mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika