WARUNG BUNCIT — Proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai bukan solusi kemacetan. Bahkan, efektivitas bus Ulang Alik juga diragukan karena disebut merugikan transportasi massal di Ibu Kota.
Peneliti Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Andesha Hermintomo, berpendapat ruas jalan tol baru justru membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi massal.
Proyek bus Ulang Alik yang bakal mengaspal di enam ruas jalan tol dalam kota juga dinilai tidak banyak membantu mengatasi kemacetan. "Agak terkejut ketika tiba-tiba muncul kabar ada penandatanganan nota kesepahaman untuk pembangunan ini oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama dan akan ada jalur bus khusus di atasnya," tutur dia.
Terpisahnya jalur bus khusus tersebut, menurutnya, semakin menjadi simpang siur sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. "Apakah ada sebuah ketidakjujuran terhadap publik tentang informasi yang sebenarnya, seperti apa tol yang akan dibangun," ucap Andesha.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga belum melakukan sosialisasi terkait desain operasi bus Ulang Alik. "Misalnya, halte mana saja yang ada. Apakah jumlahnya memadai, jangan-jangan jarak antarhaltenya terlalu jauh," katanya.
Selain itu, Pemprov DKI juga perlu memikirkan sarana bagi difabel. "Gimana dengan sarana untuk penyandang cacat atau orang yang memiliki aksesibilitas terbatas? Gimana caranya dia mencapai ketinggian jalan layang yang mungkin tinginya mencapai 20-30-an meter?" ujar dia.
Guna memudahkan penumpang, pemprov berencana membangun eskalator untuk naik ke atas jalan tol dan tangga manual untuk penumpang turun di masing-masing halte.
"Kalau eskalator, ada biaya listrik dan perawatan, bagaimana perhitungannya. Nah hal-hal kayak gini yang sama sekali belum disosialisasikan," kata dia.
"Kita," ujar Andesha melanjutkan, "tidak pernah diinformasikan hal-hal yang kayak gitu, bahkan tidak diminta, ditanya untuk menerima atau tidak."
Selanjutnya, Andesha kembali menegaskan soal enam ruas jalan tol yang kontraproduktif. Ia mencontohkan dalam banyak kasus, seperti di Seoul, misalnya, ada pembongkaran jalan tol, jalan layang yang sudah dibuat karena dianggap menimbulkan kerugian. Secara tata ruang menimbulkan ruang-ruang negatif di kota.
Andesha juga menyinggung soal biaya besar yang rencana akan digunakan. Soalnya, sangat kontras dengan kondisi transportasi umum DKI yang masih buruk.
"Kita tahu kasus Transjakarta yang banyak busnya tidak laik. Lalu, ada dua koridor Transjakarta yang belum selesai. Commuter Line yang armadanya masih belum mencukupi dan masih sering rusak," ujarnya.
"Bus kecil, seperti Kopaja dan Metro Mini, kondisi armadanya belum layak. Sehingga, ketika transportasi umum belum dibangun dengan benar, mengapa tiba-tiba ada sebuah proyek untuk pemabangunan ruas tol?"
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, enam ruas jalan tol itu dibangun bukan hanya untuk kendaraan pribadi.
"Iya enggak apa-apa, nanti mobilnya semua dari PT JTD. Kita enggak ikut," ujar Basuki, Jumat (5/9).
Kabar pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu sempat diprotes sejumlah pihak. Alasannya, pertambahan jalan akan membuat populasi kendaraan meledak. Artinya, masalah utama Ibu Kota, yakni kemacetan dan polusi udara, makin sulit terselesaikan.
Namun, Basuki punya pendapat lain. Berbicara di Balai Kota, Senin (8/9), pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, "Ya enggak apa-apa. Terserah saja mereka tolak, saya sudah punya konsep jelas kok tentang pembangunan ini."
"Nanti," kata Ahok melanjutkan, "Transjakarta kan lewat, bus Ulang Alik juga, haltenya disediakan di sana." rep:c89/c66 ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika