WARUNG BUNCIT -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan, DKI Jakarta tidak membutuhkan enam ruas tol dalam kota.

Pembangunan enam ruas jalan tol itu telah disetujui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Di kota-kota yang berpenduduk di atas 3 juta orang di dunia, tidak ada kemacetan yang terselesaikan dengan membangun jalan, apalagi ruas jalan tol," kata Agus Pambagio dalam jumpa pres di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

Foto:WAHYU PUTRO A/ANTARA

Agus menegaskan, sejak awal, banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Karena itu, solusi yang dibutuhkan guna mengatasi kemacetan di kota yang populasinya sangat padat seperti Jakarta adalah dengan membangun angkutan umum publik yang tertata dan terkelola dengan baik.

"Angkutan umum harus aman dan nyaman, terintegrasi dengan baik serta memiliki jadwal," katanya.

Ia berpendapat, dengan segala kekurangannya, angkutan umum seperti Transjakarta dan KRL Commuter Line sangat bermanfaat bagi transportasi Jabodetabek. Artinya, Agus dengan didukung beberapa lembaga swadaya masyarakat ingin mengirim kartu pos yang berisi penolakan terhadap pembangunan ruas jalan tol tersebut.

"Kami menegur Wakil Gubernur DKI Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) untuk lebih memperhatikan lagi kebutuhan masyarakat," katanya.

Menurut Agus pembangunan enam ruas jalan tol akan memicu masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. "Tidak akan selesai kemacetan. Jalanan ditambah malah akan memicu orang untuk membeli mobil. Karena jalan tol itu bukan kebanyakan yang menggunakan adalah kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum," ujar Agus.

Agus juga mengungkapkan bahwa PT Jakarta Toll Development bukanlah BUMD tetapi perusahaan swasta murni. Untuk itu, ia juga menginginkan DPRD DKI dapat memanggil perusahaan tersebut untuk menjelaskan struktur permodalan. Bila ada dugaan dana APBN ikut digunakan, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharapkan untuk dapat mengauditnya. "Ada baiknya Badan Pemeriksa Keuangan mulai bergerak dan mengaudit," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas mengaku sedikit geram setelah mengetahui nota kesepahaman (MoU) pembangunan enam ruas jalan tol yang akan dikerjakan secara serentak telah diteken.

Darmaningtyas mengingatkan, dalam kampanye saat Pilkada DKI Jakarta, pasangan Jokowi-Basuki menyatakan menolak pembangunan ruas jalan tol tersebut. "Kami hanya ingin menagih agar tepat pada janjinya," katanya.

Pada 25 Juli 2014, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota harus segera dilaksanakan dalam rangka menyambut Asian Games 2018.

Basuki menegaskan, enam ruas jalan tol itu dibangun bukan hanya untuk kendaraan pribadi. "Iya enggak apa-apa, nanti mobilnya semua dari PT JTD. Kita enggak ikut," ujar Basuki, Jumat (5/9).

Kabar pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu sempat diprotes sejumlah pihak. Alasannya, pertambahan jalan akan membuat populasi kendaraan meledak. Artinya, masalah utama Ibu Kota, yakni kemacetan dan polusi udara, makin sulit terselesaikan.

Namun, Basuki punya pendapat lain. Berbicara di Balai Kota, Senin (8/9), pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, "Ya enggak apa-apa. Terserah saja mereka tolak. Saya sudah punya konsep jelas kok tentang pembangunan ini." "Nanti," kata Ahok melanjutkan, "Transjakarta kan lewat, bus ulang-alik juga, haltenya disediakan di sana."

Arsitek sekaligus peneliti Rujak Center Urban Studies, Andesha Hermintomo, menilai, alangkah baiknya bila dana pembangunan enam ruas jalan tol itu untuk mengganti bus Transjakarta yang sudah tidak layak beroperasi. Atau, bisa juga untuk menambah KRL Commuter Line yang armadanya masih belum mencukupi dan sering rusak.

"Jika tidak untuk perbaiki bus kecil seperti Kopaja dan Metro Mini, kondisi armadanya belum layak," kata Andesha, akhir pekan lalu. rep:c89/c66 ed: karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika