BALAI KOTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencontoh konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) di Korea Selatan. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), PKL yang ada di Negeri Ginseng itu tertata rapi karena peran pemerintah yang tegas.
"Di Korea PKL juga ada di trotoar dan taman, tapi mereka ditentukan jumlahnya. Tidak seperti kita, satu jalan sempit bisa buat lima PKL, kan konyol," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (22/9).
Menurutnya, pengaturan terhadap para PKL di Korsel sudah seharusnya diterapkan di Jakarta. Karenanya, setiap PKL di Jakarta harus memiliki kartu ID yang diterbitkan Bank DKI. Selain sebagai identitas, kartu ini juga berfungsi sebagai ATM untuk alat pembayaran retribusi pedagang.
Ahok mengklaim kartu ID tersebut akan sangat berguna untuk mengetahui jumlah keseluruhan PKL. Dengan begitu, Pemprov DKI akan dengan mudah menempatkan para PKL di titik-titik strategis.
Selama ini, ia menilai PKL di DKI Jakarta sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum preman. Mereka kerap dimintai iuran secara ilegal dan tidak mau ditertibkan karena merasa telah membayar secara rutin."Di Jakarta ini premannya banyak, kata Ahok . rep:c66 ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika