REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi I DPR Effendi Choirie mengatakan, kewenangan intelijen negara untuk melakukan penangkapan masih dalam perdebatan dan harus melihat perkembangan yang ada. Gus Choi, panggilan Effendi, justru lebih menekankan pentingnya profesionalisme intelijen negara agar tidak jadi alat kekuasaan.

"Intelijen itu bukan mengintip rakyat sedang berdiskusi apa, bukan alat kekuasaan, seperti SBY kemarin kan menggunakan alat intelijen ini mulai pusat dari daerah," kata Gus Choi di Gedung DPR, Kamis (24/3). Dia menegaskan, UU Intelijen Negara harus mencegah intelijen jadi alat politik.

"BIN (Badan Intelijen Negara) adalah alat pertahanan negara, instrumen negara yang berfungsi untuk deteksi dini, pengamanan dini, misalnya mencium bau teroris itu ada di mana," kata dia. Untuk menjalankan fungsinya itu, Gus Choi menegaskan pentingnya koordinasi intelijen.

Salah satu substansi yang menjadi perdebatan, kata Gus Choi, DPR punya konsep agar BIN diganti menjadi lembaga koordinasi intelijen negara, tapi pemerintah ingin tetap BIN yang menjalankan koordinasi intelijen itu. Gus Choi  menyebut, saat ini BIN tidak hanya melakukan koordinasi, namun ada intelejen organik yang bekerja di bawah BIN.

Terkait isu penyadapan atau intersepsi komunikasi, Gus Choi mengaku sebenarnya tidaka da perubahan berarti dalam isu itu. "Penyadapan sebenarnya tidak ada yang baru, intelijen harus punya penyadapan kalau tidak bagaimana keakuratan informasi?," kata Gus Choi yang sedang bersengketa dengan partainya ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika