REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Masa depan hubungan Hamas dengan Mesir kembali menemui titik cerah usai Mubarak turun dari kursi kepresidenan. Delegasi Hamas pimpinan Mahmud Zehar bertemu dengan Dewan Tinggi Militer (DTM) Mesir dan sejumlah pimpinan partai politik, Rabu (30/3). Selain itu, delegasi ini juga bertemu dengan sejumlah tokoh “Revolusi 25 Januari” di kantor partai Al-Wafd.
Pertemuan Hamas dan DTM terfokus pada hubungan antara kedua belah pihak dan masalah rekonsiliasi Fatah dan Hamas dan cara terbaik mewujudkannya. “Pertemuan itu juga membahas masalah-masalah yang terkait dengan blokade Jalur Gaza dan perlintasan Rafah, juga soal tahanan Palestina di Mesir,” ujar salah seorang anggota delegasi.
Zehar dan delegasi Hamas menutup lawatannya ke Mesir dengan sejumlah pertemuan dengan kekuatan politik Mesir dan tokoh pemuda revolusi. Pertemuan ini terjadi atas undangan Ketua Partai Wafd Sayyid Badwi. “Konflik Arab Israel adalah masalah yang menentukan, dan Mesir memiliki andil dalam sejarah masalah itu,” kata Badwi.
Badwi menambahkan, ketika bertemu dengan deputi Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Amerika di Kairo serta Duta Besar Uni Eropa dan lainnya, masalah Palestina masih menjadi isu terhangat dan pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung hak-hak bangsa Palestina.
Menurut Badwi, dirinya adalah ketua partai pertama yang menyatakan sikap soal perjanjian m David. Kesepakatan itu akan menghadapi ujian berat jika Israel tidak berkomitmen mendirikan negara Palestina di wilayah jajahan tahun 1967 dengan ibukota Al-Quds.
“Saya katakan kepada Menlu AS saat itu, perjanjian-perjanjian tidak akan berlangsung lama seperti perjanjian tahun 1936 yang dibatalkan oleh Nahhas Basha. Demi Mesir perjanjian 1936 itu diteken, dan demi Mesir pula digagalkan,” jelasnya.
Badwi juga meminta masing-masing pihak agar segera mengakhiri perbedaan internal Palestina dan menyatukannya. Pihaknya siap memberikan ruang di media dan waktu untuk Palestina baik di koran, atau televisi atas nama partainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika