REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat melakukan somasi terbuka kepada pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Presiden, Menteri Keuangan, dan Pimpinan Fraksi DPR. Somasi tersebut ditujukan sebagai respon atas rencana pembangunan gedung baru DPR.

"Dengan ini kami mensomir secara terbuka pimpinan DPR, Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota badan urusan rumah tangga, presiden, menkeu dan pimpinan fraksi DPR agar dalam tenggang waktu 7x24 jam sejak somasi dibacakan untuk melakukan tindakan konkrit," kata Sekretaris Jenderal Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Gunawan, dalam jumpa pers Koalisi LSM di Bakoel Koffie, Ahad (3/4).

Tindakan konkrit yang dimaksud adalah membatalkan rencana pembangunan gedung dan proses tender, serta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Anggota Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, Janses E Sihaloho, mengatakan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak ada itikad baik dari pimpinan DPR, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

"Kami akan mengajukan gugatan warga negara dan legal standing sebagai gugatan gabungan antara warga negara dan lembaga," katanya.