REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Korea Selatan akan mempertimbangkan penggelaran tentara di kepulauan yang disengketakan dengan Jepang, kata perdana menteri negara itu, Jumat (7/4) setelah Tokyo menegaskan kembali klaimnya.

Pulau-pulau kecil yang dikenal di Korea sebagai Dokdo dan Jepang menamakannya Takeshima itu diperintah oleh Korea Selatan selama puluhan tahun. Negeri Gingseng itu menempatkan satu detasemen kecil penjaga pantai di daerah itu.

"Menggelar polisi di Dokdo adalah suatu hal yang layak, tetapi mengingat akan situasi, adalah bermanfaat menggelar pasukan militer yang kuat," kata Perdana Menteri Kim Hwang-Sik kepada parlemen. Ia mengatakan pemerintah mempertimbangkan penggelaran pasukan sebagai satu strategi jangka panjang.

Jepang pekan lalu mengetujui 12 buku pelajaran sekolah yang mempertegaskan kembali klaimnya atas kepulauan itu. Tindakan itu memicu protes kementerian luar negeri Seoul.

Menyetujui buku-buku pelajaran itu dianggap sejumlah pihak Korea Selatan sebagsi satu tamparan. Pasalnya itu terjadi saat simpati dan dukungan diberikan kepada Jepang setelah gempa dahsyat dan tsunami menghantam negara itu.

Seoul pekan ini mengumumkan satu rencana untuk membangun pangkalan sains militer di perairan lepas pantai kepulauan itu akhir tahun depan setelah Presiden Lee Myung-Bak menyerukan melakukan tindakan untuk memperkuat secara efektif pengawasan atas pulau-pulau itu.

Kenangan pahit masih menyelimuti banyak warga Korea atas atas penjajahan Jepang terhadap semenanjung itu tahun 1910-1945, dengan sengketa wilayah itu satu warisan periode tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika