REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Pentas Opera Van Java atau OVJ di Sentral Parkir Kuta, Bali, Sabtu (9/4) akan menghadirkan Briptu Norman Kamaru, anggota Brimob Polda Gorontalo, yang terkenal karena gambar goyangan Indianya tersebar di internet.
Produser Eksekutif Trans7 Andri Loenggana saat jumpa pers di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat petang, menjelaskan bahwa sampai Jumat sore, sudah ada kepastian Norman hadir di acara tersebut, termasuk masalah izin dari pimpinan Polri.
"Bahkan, Briptu Norman juga akan didampingi oleh Wakapolri. Mengenai beliau akan mengisi apa di OVJ, tunggu saja saat pentas," katanya didampingi Manajer Humas Trans7 Anita Wulandari dan seluruh pemain inti OVJ.
Ia mengemukakan, pihaknya akan menampilkan penari-penari Bali dengan iringan gamelan dari Batubulan, Kabupaten Gianyar, serta para pegiat selancar atau surfing. Pada pentas di Kuta, OVJ akan menampilkan cerita "Sang Seniman" pada sore hari dan malamnya berjudul "Bulan Di Denpasar".
Mengenai cerita tersebut, katanya, berangkat dari realitas bahwa Bali adalah gudangnya seniman, namun tidak diungkapkan apa isi lengkap cerita tersebut. Ia beralasan, hingga saat ini selalu ada perubahan-perubahan skenario sesuai dengan perkembangan.
Parto selaku dalang dan pemain lainnya justru mengaku belum tahu mengenai apa judul pementasan, apalagi isi ceritanya. Parto juga mengaku kaget ketika wartawan menyebut judul dari pementasan di kawasan tujuan wisata internasional tersebut.
"Sungguh, saya malah baru tahu judulnya dari wartawan. Memang begitu itu OVJ, sering membuat susah," katanya berseloroh.
Sementara itu Sule mengakui bahwa skenario cerita memang baru diketahui para pemain OVJ beberapa saat sebelum pentas. Kunci utama dari setiap lakon adalah Parto. Karenanya, tanpa Parto, cerita di OVJ tidak akan hidup.
"Seringkali para wayangnya ini lupa apa yang harus dimainkan, maka Parto yang selalu mengingatkan," katanya. Selain tampil dua kali, para pemain OVJ dan kru, pada Sabtu (9/4) pagi akan mengadakan pawai dari Kuta ke Denpasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika