REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO - Dewan Tertinggi Militer Mesir menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap pemrotes untuk memulihkan kehidupan normal masyarakat.
"Ada pihak tertentu yang berusaha mengganggu ketertiban masyarakat dan anti revolusi. Oleh karena itu, Dewan (Militer) akan mengambil tindakan tegas kepada pelanggar hukum," kata seorang jurubicara Dewan Militer kepada wartawan di Kairo pada Sabtu (9/4) petang.
Kendati demikian, militer membantah pihaknya melakukan penembakan terhadap sejumlah orang yang berkemah di Bundaran Tahrir pada Sabtu dinihari. Insiden yang menewaskan sedikitnya dua orang.
Pihak keamanan berusaha membubarkan aksi duduk di Bundaran Tahrir pada Jumat (8/4) malam karena dinilai melanggar jam malam atau larangan keluar rumah pada waktu malam. Jam malam diberlakukan mulai pukul 2.00 hingga 5.00 waktu setempat atau pukul 7.00-10.00 WIB.
Militer sedang menyelidiki dugaan adanya beberapa provokator yang memakai pakaian tentara dan menembak para pemrotes di Bundaran Tahrir tersebut. Pada Jumat (8/4), sekitar satu juta orang melakukan shalat Jumat di Bundaran Tahrir yang disebut "Jumah Muhakamah wat Tathir" (Pengadilan Jumat dan Pembersihan). Mereka menuntut agar mantan Presiden Hosni Mubarak segera diadili.
Para jamaah Jumat tersebut bubar secara tertib pada sore harinya, namun puluhan orang mendirikan kemah dan bermalam di Tahrir. Bundaran yang kesohor tempat pemrotes melancarkan aksinya yang berhasil menumbangkan rezim Hosni Mubarak pada 11 Februari.
Sejumlah orang yang berkumpul di Bundaran Tahrir pada Sabtu petang berikrar akan tetap melakukan aksi duduk kendati militer melarang mereka. Mubarak kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Militer di masa transisi untuk mempersiapkan pemilihan parlemen pada September dan pemilu presiden pada November mendatang. Kepala Dewan Tertinggi Militer, Marsekal Mohamed Hussein Tantawi pada Jumat mengatakan pihaknya tidak ingin berlama-lama berkuasa dan segera akan menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika