REPUBLIKA.CO.ID,KOLOMBO--Sri Lanka hari Rabu menolak laporan PBB mengenai kejahatan perang yang diduga dilakukan selama ofensif final pasukan pemerintah terhadap gerilyawan Macan Tamil pada 2009 dan menyebutnya sebagai "cacat" dan "berat sebelah". Kementerian Luar Negeri Sri Lanka mengatakan, pihaknya menerima salinan laporan itu, yang dibuat oleh panel ahli beranggotakan tiga orang dan diserahkan kepada Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon Ban pada Selasa.
"Pemerintah mendapati bahwa laporan ini pada dasarnya cacat dalam banyak hal," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. "Diantara kekurangan-kekurangan yang ada, laporan itu didasari pada bahan yang secara jelas berat sebelah yang diajukan tanpa pembuktian kebenaran," katanya.
Laporan PBB itu belum diterbitkan, dan pernyataan kementerian luar negeri itu tidak memberikan penjelasan mengenai isinya yang ditolak oleh pemerintah Sri Lanka. Tak lama setelah Ban mengangkat panel itu pada Juni tahun lalu, Sri Lanka menyebut langkah itu sebagai campur tangan yang "tidak diinginkan dan tidak beralasan" dalam urusan dalam negerinya, dan mereka menolak mengizinkan para ahli itu mengunjungi negara pulau tersebut.
Namun, menurut laporan-laporan media di Kolombo, para pejabat Sri Lanka melakukan pembicaraan rahasia di New York pada Februari dengan panel itu, yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman. Menurut perkiraan PBB, sedikitnya 7.000 warga sipil tewas dalam ofensif final pasukan Sri Lanka terhadap Macan Tamil yang dikalahkan dua tahun lalu.
Sri Lanka membantah segala tuduhan kejahatan perang dan menolak seruan-seruan bagi penyelidikan internasional. Pemerintah Sri Lanka pada 18 Mei 2009 mengumumkan berakhirnya konflik puluhan tahun dengan Macan Tamil setelah pasukan menumpas sisa-sisa kekuatan pemberontak tersebut dan membunuh pemimpin mereka, Velupillai Prabhakaran.
Pernyataan Kolombo itu menandai berakhirnya salah satu konflik etnik paling lama dan brutal di Asia yang menewaskan puluhan ribu orang dalam berbagai pertempuran, serangan bunuh diri, pemboman dan pembunuhan. Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) juga telah mengakui bahwa Velupillai Prabhakaran tewas dalam serangan pasukan pemerintah Sri Lanka.
Juga dinyatakan tewas dalam operasi final militer adalah dua deputi Prabhakaran -- pemimpin Macan Laut Kolonel Soosai dan kepala intelijen LTTE Pottu Amman. Tokoh penting lain Macan Tamil yang juga tewas adalah putra Prabhakaran dan calon penggantinya, Charles Anthony (24), pemimpin sayap politik B. Nadesan dan pemimpin Sekretariat Perdamaian LTTE yang sudah tidak berfungsi lagi, S. Pulideevan.
Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse telah beberapa kali mendesak pemberontak Macan Tamil menyerah untuk menghindari pembasmian total. Rajapakse, yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga menolak seruan-seruan bagi gencatan senjata dan menekankan bahwa Macan Tamil harus meletakkan senjata dan mengizinkan warga sipil keluar dari daerah-daerah yang masih mereka kuasai.
Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak LTTE meningkat sejak pemerintah secara resmi menarik diri dari gencatan senjata enam tahun pada Januari 2008. Pembuktian independen mengenai klaim-klaim jumlah korban mustahil dilakukan karena pemerintah Kolombo melarang wartawan pergi ke zona-zona pertempuran.
PBB memperkirakan, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik separatis Tamil setelah pemberontak Macan Tamil muncul pada 1972. Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lanka dalam konflik etnik itu dalam upaya mendirikan sebuah negara Tamil merdeka.
Masyarakat Tamil mencapai sekitar 18 persen dari penduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2 juta orang dan mereka terpusat di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah warga Sinhala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika