REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Suryadharma Ali sampai saat ini masih merupakan figur internal Partai Persatuan Pembangunan yang paling kuat sehingga peluang atau kans untuk kembali menjabat ketua umum partai dalam Muktamar VII PPP di Bandung, masih besar.
"Kelihatannya sampai saat ini, Suryadharma Ali masih yang terkuat," kata Wakil Sektretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy usai penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Jakarta, Sabtu.
Namun Romi--panggilan Romahurmuziy--beberapa nama diperkirakan akan muncul menjadi kandidat. Nama yang berasal dari kandidat PPP, yakni Ketua Umum PPP saat ini Suryadharma Ali, Ketua DPP PPP Ahmad Muqowam dan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin.
Sedangkan nama dari luar, kata dia, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Muchdi Purwopranjono serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Ashidiqie.
Sementara itu, saat menutup Mukernas PPP, Suryadharma Ali belum memberikan sinyal mengenai pencalonannya lagi di muktamar mendatang di Bandung. Dia lebih banyak menguraikan mengenai hasil-hasil mukernas dan peluang PPP di masa depan.
Terkait keberadaan PPP di dalam koalisi pendukung pemerintahan, Suryadharma Ali mengemukakan, PPP mengutamakan stabiliats politik dan pemerintahan. Karena itu, PPP tidak akan larut di dalam arus yang akan merugikan pemerintahan.
Misalnya, dalam pengambilan keputusan terhadap usul hak angket kasus mafia pajak, PPP menolaknya. "(Masalah mafia pajak) Itu masalah kecil, bukan kebijakan pemerintah. Itu hanya oknum-oknum," katanya.
Dia mengungkapkan, PPP melihat ada nuansa politik yang kuat di balik usul penggunaan hak angket mengenai pemberantasan mafia pajak. Karena itu, PPP tidak akan ikut terseret arus. "Itu hanya akan timbulkan hingar-bingar politik yang tidak perlu," katanya.
Dia mengatakan, aksus mafia pajak sudah ditangani komisi etrkait di DPR RI. "jadi apa kira-kira rekomendasinya? Paling-paling minta penegakan hukum kasus-kasus pajak. padahal kasus-kasus itu sedang diproses secara hukum," katanya.
"Kita dorong penegakkan hukum. Kita setuju penegakan hukum mafia perpajakan, tetapi tidak perlu melalui pansus," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika