REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sejumlah warga Kebumen datang ke DPR. Dari kunjungan itu, mereka sempat bercerita mengenai kondisi riil di sana. Anggota Komisi III yang mendampingi warga, Eva Kusuma Sundari mengatakan, perlu dilakukan normalisasi keadaan atau mengembalikan kondisi Kebumen seperti sediakala karena sudah ada indikasi teror.

“Ada keluhan akan adanya intimidasi yang memaksa warga mengakui siapa yang melakukan penembakan. Konon, intimidasi ini berasal dari TNI. Ini kan namanya teror,” katanya saat dihubungi pada Selasa sore, (19/4).

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan pertama kali meminta agar TNI tidak menurunkan anggotanya ke lapangan. Persoalan ini seharusnya diserahkan pada kepolisian karena telah menjadi domain institusi tersebut.

Jika TNI dan polisi berada di satu tempat untuk mengurusi persoalan yang sama, dikhawatirkan tongkat komando akan membingungkan orang di lapangan dan warga. Mengenai kejelasan siapa yang melakukan penembakan, Eva menilai hal tersebut diselesaikan secara internal di tubuh TNI dan tidak mengikutsertakan masyarakat sipil.

Terlebih lagi, persoalan memperebutkan tanah bukan kali pertama terjadi antara TNI. Artinya, konflik serupa bisa terjadi di tempat lain. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. “Ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja,” katanya.

Ia mencontohkan di Halmahera pun ada potensi peristiwa serupa bisa terjadi. Lagi-lagi, lanjutnya, konflik ini berlandaskan pada sengketa atau alasan kepemilikan tanah. “Dari data Komisi II disebutkan, lahan yang dimiliki TNI di Kebumen hanya 16 persen saja,” katanya.

Menurutnya, untuk jangka panjang, persoalan ini bisa ditekan dengan membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat sehingga diketahui secara pasti peruntukan dan kepemilikan suatu lahan. Selain itu, distribusi tanah pun harus dilakukan.

[removed]// 5) { sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : true}); return; } setTimeout(checkLibReady, 100);}gtbTranslateOnElementLoaded = function () { lib = google.translate.TranslateService({}); sendMessage("{EVT_LOADED}", {}, []); var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); data.addEventListener("gtbTranslate", onTranslateRequest, true); data.addEventListener("gtbTranslateCheckReady", onCheckReady, true); data.addEventListener("gtbTranslateRevert", onRevert, true); checkLibReady();};function onCheckReady() { var ready = lib.isAvailable(); sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : !ready});}function onTranslateRequest() { var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); var orig = data.getAttribute("gtbOriginalLang"); var target = data.getAttribute("gtbTargetLang"); lib.translatePage(orig, target, onProgress);}function onProgress(progress, opt_finished, opt_error) { sendMessage("gtbTranslateOnProgress", {"gtbTranslateProgress" : progress, "gtbTranslateFinished" : opt_finished, "gtbTranslateError" : opt_error});}function onRevert() { lib.restore();}})(); (function(){var d=window,e=document;function f(b){var a=e.getElementsByTagName("head")[0];a||(a=e.body[removed].appendChild(e.createElement("head")));a.appendChild(b)}function _loadJs(b){var a=e.createElement("script");a.type="text/javascript";a.charset="UTF-8";a.src=b;f(a)}function _loadCss(b){var a=e.createElement("link");a.type="text/css";a.rel="stylesheet";a.charset="UTF-8";a.href=b;f(a)}function _isNS(b){for(var b=b.split("."),a=d,c=0;c[removed]

Ikuti Whatsapp Channel Republika