REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR telah mengagendakan rapat penentuan besar kecilnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). "Kita sudah mengagendakan itu. Tapi baru dapat diselenggarakan usai anggota reses," kata Direktur Pengelolaan Dana Haji, Ahmad Djunaidi di Jakarta, Rabu (20/4).

Sebelumnya diberitakan hingga kini besaran ongkos haji (ONH) atau BPIH belum juga dapat diketahui. Sementara publik dan calon jemaah haji masih menunggu besaran biaya haji.

Ia mengakui publik masih menunggu berapa ongkos haji yang harus diselesaikan atau disetorkan kepada bank yang telah ditunjuk. BPIH, lanjut dia, prosedur menentukannya harus melalui rapat dengan anggota dewan, yaitu Komisi VIII DPR RI. Ia berharap Mei mendatang, penentuan BPIH sudah dapat dibahas.

Besaran BPIH tak melulu mengikuti hukum ekonomi, yaitu makin baik pelayanan haji ongkos naik. Pada tahun lalu, pondokan makin dekat tapi diikuti dengan kenaikan ongkos haji.

Untuk musim haji 2012, ongkos haji bisa saja naik terkait krisis Libia yang hingga kini belum berakhir. Krisis di negara pengekspor minyak itu berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, katanya.

Khusus untuk persoalan transportasi yang kemungkinan naik akibat dipicu kenaikkan minyak dunia, ia mengatakan, pihak Kemenag akan membahasnya bersama Kementerian Perhubungan.

Pada Rabu siang ini (20/4), Dirjen Penyelenggaraan Haji (PHU) Slamet Riyanto dan Dirjen Kemenag, Bahrul Hayat akan membicarakan persoalan transportasi di Kementerian Perhubungan dengan pejabat terkait.

Apakah BPIH akan naik atau tidak, kata Ahmad, sepenuhnya tergantung pada rapat Mei mandatang. "Keputusan BPIH ditetapkan melalui Keppres setelah mendapat persetujuan dewan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika