REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komisi I DPR akan mempertimbangkan dibentuknya tim kecil untuk mempelajari masalah yang terjadi secara mendalam terkait insiden Kebumen. “Komisi I segera melakukan pembahasan internal terkait hal tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, (26/4).

Dari hasil paparan yang dikemukakan, lanjutnya, penjelasan mengenai status tanah di Kebumen diakui Komisi I sudah sangat jelas, yakni tanah milik negara dan sudah menjadi inventarisasi dengan bukti sertifikat.

Selain itu, hasil dari pertemuan dengan Menteri Pertahanan serta Panglima TNI, Komisi I memberikan sejumlah catatan. Komisi I akan mendesak pemerintah untuk dalam waktu dekat menyelenggarakan pembahasan secara terpadu antara pemerintah dengan Komisi I, yakni panitia kerja (Panja) Aset Tanah TNI. “Pertemuan ini agar ditemukan solusi konkret seperti anggaran sertifikasi tanah,” katanya.

Pihaknya juga akan meminta agar proses hukum tetap berjalan sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik anggota TNI ataupun warga yang terlibat dalam insiden tersebut. Komisi I juga meminta agar ada upaya peningkatan kehumasan TNI agar pemberitaan yang ada bisa berdasarkan pada fakta. “Manfaatkan sarana komunikasi yang ada,” katanya.