REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM-- Di tengah upaya Palestina untuk secara sepihak memperoleh pengakuan buat negara mereka di PBB pada September, anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengulangi seruan agar Israel menanggapi dengan pencaplokan sepihak wilayah Tepi Barat.
"Jika mereka melakukan tindakan, kita akan bertindak. Saya kira kita perlu secara mencaplok seluruh wilayah pada hari yang sama (saat PBB mengumumkan berdirinya negara Palestina," kata Menteri Kesejahteraan dan Komunikasi Israel Moshe Kahlon kepada peserta pertemuan pemimpin muda Likud pada 28 April.
Komentar menteri Israel tersebut, yang dipimpin partai Likud, direkam secara diam-diam oleh seorang wartawan radio yang menghadiri acara tertutup itu dan disiarkan Sabtu malam (30/4) oleh media Israel, Channel 2.
"Kahlon percaya Netanyahu telah melakukan 'tindakan yang berjangkauan jauh guna mendorong proses perdamaian' dengan Palestina, pidatonya di Bar-Ilan, 'pembekuan pembangunan permukiman' di Tepi Barat Sungai Jordan selama 10 bulan.
Netanyahu juga melakukan pencabutan puluhan penghalang jalan di daerah tersebut, dan siap menawarkan konsesi tambahan (dalam pidato di hadapan Kongres AS pada Mei)," kata satu sumber yang dekat dengan pemerintah Israel kepada Xinhua, Ahad.
"Sebaliknya, Palestina menggagas tindakan sepihak. Israel harus mengumumkan Tel Aviv akan membalas dengan pencaplokan sepihak blok permukiman Yahudi di Tepi Barat," kata sumber itu.
Kahlon bukan satu-satunya menteri Likud yang menyuarakan gagasan tersebut dalam beberapa pekan belakangan.
Menteri Urusan Diaspora dan Diplomasi Masyarakat Yuli Edelstein pada Rabu (27/4) berpendapat Israel tak boleh menunggu sampai September untuk melanjutkan pencaplokan Tepi Barat, tapi mesti melakukannya segera, serta menggagas tindakan lain. Ia menyatakan Pemerintah Otonomi Palestina (PNA) telah "memilih strategi teror dan sepihak".
Komentar tersebut disampaikan setelah kesepakatan yang diperantarai Mesir untuk membentuk pemerintah persatuan peralihan Fatah-HAMAS diumumkan di Kairo, Rabu, tindakan yang membuat terkejut pembuat keputusan di Israel.
Kesepakatan itu juga mencuatkan kekhawatiran bahwa pemimpin moderat Palestina, yang dikepalai oleh Presiden PNA Mahmud Abbas, akan kian menjauhkan diri dari proses perdamaian dengan Israel.
Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak telah menyampaikan keprihatinan Israel mengenai kesepakatan baru itu dalam percakapan telefon dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada akhir pekan. Ia mengatakan HAMAS adalah "organisasi teroris" yang menembakkan roket ke permukiman Israel dan belum lama ini menyerang satu bus sekolah dengan rudal anti-tank.
Pemimpin oposisi Tzipi Livni dari partai Kadima mengumandangkan pernyataan Barak. Livni mengatakan karena HAMAS "mewakili ideologi yang takkan mungkin mengakhiri konflik (Palestina-Osrael, Palestina harus mengerti bahwa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kuartet Internasional penting bagi seluruh masyarakat internasional sebagai ujian bagi tujuan dan sifat pemerintah baru Palestina".
Ikuti Whatsapp Channel Republika