REPUBLIKA.CO.ID,Pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya tidak dipolitisasi dengan kepentingan tertentu, kata kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo.

"Pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tergantung pada sikap politik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi, jangan dipolitisasi," katanya di Yogyakarta, Rabu.

Dalam konteks itu, menurut Prabukusumo yang juga adik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, diperlukan ketegasan sikap pemerintah dan DPR untuk mengambil keputusan menyelesaikan pembahasan RUUK DIY secepatnya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Pemerintah dan DPR jangan pernah ragu bahwa sejarah itu harus dihormati, sehingga segera menyelesaikan pembahasan RUUK DIY sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat," kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIY itu.