REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa kader parpol jangan mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan Sekretaris Menteri negara Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora).
Ia mengatakan itu kepada ANTARA News di Jakarta, Jumat, sehubungan penetapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Wafid Muharram. sebagai tersangka oleh KPK.
"Jangan tampak seperti kebakaran jenggot, karena si kader buru-buru membuat pernyataan, bahwa partainya tidak terlibat kasus itu," ujarnya.
Sebagai kader partai politik besar, menurut dia, pernyataan kader Parpol ini akan dimaknai sebagai tekanan atau intervensi terhadap KPK.
"Biarkan KPK bekerja independen, agar pengungkapan kasus ini jelas dan tuntas. Jangan sampai bernasib seperti kasus Jhony Allen, anggota DPR RI dari Parpol tertentu, yang diduga menerima uang pelicin dalam proyek pembangunan dermaga," ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, nama Jhony Allen disebut sendiri oleh terpidana suap Abdul Hadi Djamal.
"Kenyataannya, kasus Jhony Allen hingga kini tidak jelas penyelesaiannya, sementara yang lainnya sudah di penjara," katanya. Ia menyatakan, si kader Parpol boleh saja yakin partai mereka tidak terlibat.
"Tetapi, kader politik pun seyogianya harus menghormati sikap publik yang percaya pada keterangan Komaruddin Simanjuntak sebagai mantan kuasa hukum tersangka Mirdo Rosalina Manulang," tegasnya.
Komaruddin Simanjuntak dalam sejumlah pemberitaan media massa pernah mengatakan, atasan Rosa a Manulang seorang politisi dari parpol tertentu.
"Kader parpol itulah yang menyuruh kliennya menemui Wafid," ungkapnya, mengutip pernyatan si pengacara.
Melihat kenyataan "penggorengan kasus" semacam itu, ia berharap, para kader parpol tersebut mau membiarkan KPK independen dalam menyelidiki kasus dugaan suap ini.
"Sikap paling elegan adalah tidak membuat pernyataan bersifat menekan atau mengintervensi KPK. Kader Parpol itu harus ingat, mereka adalah politisi binaan Presiden. Publik selalu menerjemahkan sikap mereka sebagai cerminan kehendak Presiden," demikian Bambang Soesatyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika