REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kamboja masih menyatakan penolakan menarik mundur pasukannya dari daerah perbatasan yang diklaim di kawasan kekuasaannya. Respon itu menyusul permintaan Thailand yang menginginkan penarikan pasukan tetangganya sebelum melakukan pertukaran nota diplomasi mengenai tim Peninjau dari Indonesia.
"Kami tidak bisa menarik mundur pasukan dari teritori kami. Seharusnya itu sudah jelas," ujar Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong disela-sela pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke 18 di Balai sidang Jakarta 5-8 Mei 2011.
Menlu Kamboja Hor Namhong menyebutkan yang menjadi masalah saat ini adalah niat baik Thailand untuk menerima TOR tersebut. Pasalnya, kata Hor, setiap kali Indonesia mengirimkan berkas TOR (term of reference/kerangka acuan) dan pengiriman tim peninjau dari Indonesia, Kamboja selalu menanggapi dengan cepat dan positif.
"Kamboja telah menerima secara resmi dokumen tersebut pada tanggal 2 Mei , kami harap Thailand juga demikian. Kami berharap pengiriman tim peninjau segera terlaksana," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, dalam kesempatan yang sama juga menyatakan bahwa Kamboja dan Thailand sudah menerima secara resmi TOR atas tim peninjau dari indonesia. Namun Thailand belum secara formal menyatakan persetujuannya.
"Pihak Kamboja kurang mendukung hal ini, nampaknya karena yang diminta Thailand adalah penarikan mundur pasukan dari kawasan sekitar kuil Preah Vihear. Nah inilah yang sekarang diprakondisikan dengan Thailand sebelum TOR, karena TOR ini sangat teknis," ujar Marty.
Namun Marty menjelaskan bahwa masalah TOR ini sudah selesai dan yang masih menjadi persoalan sekarang adalah membuat situasi kembali kondusif di perbatasan.
"Instrumennya kan pertukaran dokumen, Kamboja sudah melakukannya, namun Thailand belum memberikan jawaban resmi meskipun mereka sebenarnya juga sudah setuju, karena sebelum surat itu diserahkan Thailand menginginkan penarikan mundur pasukan Kamboja dari wilayah itu," tutup Marty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika