REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bank Dunia menyetujui pengucuran dana hibah ("grant") sebesar 22 juta dolar AS untuk membantu merevitalisasi sektor swasta di negara Afghanistan.
Siaran pers Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5), menyebutkan, dana tersebut disalurkan melalui proyek bertajuk "The Afghanistan New Market Development" yang akan menjalankan program pengembangan bisnis di Kabul, Mazar-e-Sharif, Jalalabad, dan Herat.
Keempat kota tersebut dipilih karena dinilai sebagai kota utama dari aktivitas perekonomian yang berlangsung di Afghanistan. Program itu akan membantu perusahaan di keempat kota itu untuk memperoleh pengetahuan tentang pasar dan meningkatkan kualitas produk mereka.
Selain itu, para perusahaan tersebut juga akan diajarkan tentang bagaimana memperbesar kapasitas produksi, memperoleh teknologi baru, serta mengembangkan dan mengimplementasi rencanan bisnis untuk memperluas pasar baik domestik maupun ekspor.
Pada saat ini, sektor swasta Afghanistan didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) yang sebagian besar berbisnis di bidang pengolahan hasil perkebunan dan usaha tradisional seperti tekstil, kerajinan, hingga pembuatan karpet.
Direktur Bank Dunia untuk Afghanistan, Nicholas Krafft, mengatakan, rakyat Afghanistan secara tradisional telah dikenal sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam berdagang dengan negara dan kawasan lain di dunia.
Ia memaparkan, setelah tiga dekade dilanda konflik telah mengakibatkan kerusakan pada pengoperasian perusahaan sektor swasta di Afganistan. UKM Afghanistan menjadi kehilangan tingkat kompetitif dan juga bagian mereka dalam ekspor tradisional negara tersebut serta tidak dapat mengembangkan produk dan pasar baru.
Berdasarkan data Bank Dunia pada 2008, terdapat lebih dari 1.000 perusahaan Afghanistan. Sedangkan proyek lembaga keuangan internasional tersebut bertujuan menyokong sekitar 750 perusahaan dan 10 asosiasi bisnis di negara yang terletak di kawasan Asia Tengah tersebut.
Proyek ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Afghanistan selama periode empat tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika