REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tidak akan menanggapi permintaan Indonesia Corruption Watch soal moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Terutama jika nada kritikan ICW tersebut bermotif mendikte dan menjatuhkan citra DPR. "Kami biarkan saja," ujar Priyo di Gedung DPR, senin (9/5).
Ia menyatakan bahwa tanpa kritikan ICW pun, DPR sudah berencana melakukan evaluasi atas kunjungan luar negeri anggota dewan. Masalah ini, lanjut Priyo, akan dibicarakan oleh pimpinan DPR, fraksi dan komisi.
Dalam pertemuan nanti, Priyo akan kembali mengemukakan usulan penurunan anggaran kunker luar negeri anggota dewan 2012 mendatang.
"Namun DPR tetap terbuka dan dapat menerima usulan maupun kritikan jika memberikan perbaikan," ujarnya.
Akhir pekan lalu, ICW meminta pimpinan DPR untuk melakukan moratorium atau penundaan sementara kunker ke luar negeri. DPR diminta melakukan evaluasi karena dinilai tidak optimal dan transparan.
Selama masa reses kemarin, sejumlah komisi di DPR melakukan kunjung luar negeri dengan total anggaran mencapai Rp 15 miliar, seperti yang dicatat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika