REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah tidak bisa dikatakan mengabaikan Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal pembelian sisa tujuh persen divestasi saham Newmont Nusa Tenggara (NNT).

"Karena Pemda sudah dapat 20 persen (saham NNT)," katanya usai menerima pimpinan MPR di kediaman Jl Brawidjaya Jakarta, Rabu (11/5). Menurut Jusuf Kalla, Pemda NTB melalui perusahaan mili daerah telah menguasai 20 persen saham perusahaan tambang emas milik asing tersebut.

Jusuf Kalla juga tidak sependapat kalau pemerintah dinilai menyalahi aturan karena menggunakan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam melakukan pembelian atas saham perusahaan Amerika Serikat itu. "BUMN memang didirikan untuk memegang itu (saham Newmont),

tapi pusat investasi itu juga milik negara," katanya.