REPUBLIKA.CO.ID, SERPONG - Mantan Presiden, Prof Dr Ing BJ Habibie, menyebutkan pemilihan pesawat MA-60, buatan Xian Aircraf Industry Corporation, China oleh maskapai penerbangan Merpati, dibanding pesawat CN-235 adalah kekonyolan.
"Itu konyol, kita bisa buat CN-235. Bukan Habibie yang membuatnya. Itu bapak Anda (almarhum Prof Dr Said Djauharsjah Jenie, mantan Kepala BPPT yang merancang -red)," katanya di Jakarta, Jumat (20/5).
Pernyataan Habibie itu disampaikan di depan ratusan peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada acara peluncuran buku "Empat Windu BPPT" dan website BPPT di Pusat Penelitian Iptek (Puspiptek) Serpong, Banten.
Ia menyesal atas dipilihnya pesawat yang ternyata tidak memiliki sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA) dan hanya berjalan dengan sertifikasi dari otoritas penerbangan China dan Indonesia.
Ia mengatakan ketika membuat pesawat komersial seperti CN-235, pihaknya harus memberi jaminan kualitas bahwa tiap produknya harus mampu "take-off", terbang dan "landing" sebanyak 100.000 kali tanpa ada gerakan yang akumulasinya bisa membuat sebuah pesawat berubah konstruksinya dan membahayakan keselamatan.
"Habibie sombong? Bukan, itu aturan yang dibuat oleh FAA. Kalau tidak diikuti ya tidak bisa terbang. FAA itu jaminan keselamatan penerbangan di seluruh dunia. Itu kehendak pasar," kata mantan Kepala BPPT merangkap Menristek pada masa Presiden Soeharto itu.
Seharusnya, ujarnya, pemerintah tidak membiarkan PT Dirgantara Indonesia (dulu IPTN) yang sudah dibangun dengan susah-payah itu mati konyol dengan tidak memberinya peluang untuk menunjukkan kemampuannya.
Ia menampik berbagai pertanyaan yang ditudingkan kepada dirinya mengapa pemerintah harus membangun IPTN yang akhirnya mengeruk anggaran negara sangat besar.
"Kalau di Indonesia sudah ada perusahaan semacam IBM atau Philips, kita pemerintah tidak perlu membuatnya (IPTN -red). Kita belum sampai di situ," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kebijakan negara dan merupakan kelanjutan dari kebijakan orde lama, bukan proyek Habibie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika