REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI menuntut Sekretariat Jenderal DPR Nining Indra Saleh segera menyosialisasikan sistem pengaduan online yang barus saja diresmikan. Marzuki Alie emoh peristiwa e-mail Komisi VIII di Australia terulang kembali.
"Jangan ada lagi kasus email, sekretariatnya dodol juga," kata Marzuki dihadapan tamu undangan yang hadir di peresmian Sistem Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI di Gedung DPR, Senin (23/5).
Melalui Sistem Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, masyarakat dapt mengirimkan aspirasi dan pengaduannya kepada komisi ada alat kelengkapan DPR secara online melalui alamat http://pengaduan.dpr.go.id.
Kejadian yang dialami Komisi VIII di Australia saat melakukan kunjungan kerja, Marzuki menilai sebagai kesalahan sosialisasi Setjen DPR kepada sekretariat komisi dan alat kelengkapan DPR. Karena itu, Setjen juga diminta men gundang ketua komisi dan alat kelengkapan saat sosialisasi sistem pangaduan online ini.
"Oh iya, saya menambahkan, bahwa sistem ini dikerjakan sendiri oleh staf TI DPR, tidak bayar," tambah Marzuki.
Selain secara online, DPR juga menyediakan saluran aspirasi dan pengaduan melalui layanan pesan singkat ke nomor 08119443344. Sementara bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi terkait laporan kunjungan kerja, studi banding hingga naskah RUU yang sedang disusun, dapat mengunjungi layanan informasi publik online DPR RI http://ppid.dpr.go.id.
Ikuti Whatsapp Channel Republika