REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan, Gerakan Non Blok menganggap perlu meninjau ulang penggunaan hak veto oleh anggota Dewan Keamanan PBB.

"Penggunaan hak veto yang terkadang tidak proporsional juga merupakan masalah yang menjadikan hak veto itu digunakan secara tidak demokratis. Ini yang diperhatikan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Gerakan Non Blok," kata Faiz di sela-sela kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali, Rabu (25/5).

Faizasyah menjelaskan, peninjauan penggunaan hak veto itu merupakan bagian dari perombakan PBB, khususnya Dewan Keamanan. Hal itu juga sedang dibahas oleh Majelis Umum PBB.

Menurut dia, penataan ulang PBB merupakan bagian dari cita-cita bersama untuk membuat lembaga itu relevan dengan situasi dunia saat ini. "Dewan Keamanan sudah tidak memcerminkan kenyataan dunia saat ini. Perlu ditata kembali sehingga merepresentasikan negara berkembang, Asia dan Afrika, terwakili dalam forum Dewan Keamanan," katanya.

Pernyataan Faizasyah itu sesuai dengan seruan Presiden Yudhoyono yang disampaikan sebelumnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan perombakan komposisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, sehingga sesuai dengan tatanan dunia saat ini.

"Ini berarti merombak ulang Dewan Keamanan PBB sehingga merefleksikan kenyataan dunia saat ini," katanya dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non Blok di Nusa Dua, Bali.

Kepala Negara menyatakan, upaya itu sejalan dengan niat GNB untuk mereformasi tata pemerintahan global, terutama dalam sektor keamanan.

"Ini juga berarti revitalisasi Majelis Umum PBB dimana GNB memiliki jumlah yang cukup untuk bisa berperan," kata Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu pagi, membuka Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non Blok di Nusa Dua, Bali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika