REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Batalnya pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak berimbas ke rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah. Ketua Forum  Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengungkapkan proyek tersebut diduga sudah dalam proses tender.

Menurutnya, DPD berencana untuk membangun kantor di tigapuluh tiga provinsi. Anggarannya dari Rp 30 Miliar hingga Rp 40 Miliar. Jika diakumulasikan, ungkapnya, terdapat lebih dari Rp 1 Triliun uang yang diperlukan untuk membangun tigapuluh tiga gedung itu. "Rata-rata empat lantai. Lantai tiganya istirahat," jelas Sebastian dalam acara tasyakuran pembatalan pembangunan gedung DPR di Jakarta, Rabu (25/5).

Sebastian mengimbau agar DPR menghentikan rencana pembangunan gedung DPD itu. Menurutnya, Komisi III DPR mempunyai kekuasaan untuk tidak meloloskan anggaran dari DPD. "Ada pada Komisi III untuk menentukan anggaran mereka (DPD)," jelasnya.

Selain itu, Sebastian menyoroti tentang besarnya tunjangan rumah setiap anggota DPD per bulan. Menurutnya, setiap anggota mendapatkan Rp 13,5 juta per bulan hanya untuk rumah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika