REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA- Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan penolakannya terhadap rencana wilayah Negara Palestina dengan tapal batas 1967. Mesir mengecam pernyataan Netanyahu di depan Kongres AS itu dan meminta untuk mengacuhkannya.
"Terserah PM (PM Israel) ingin melakukan apa. Namun keamanan negara tidak bisa didasarkan dari ketidakamanan. Tidak bisa dibiarkan pendudukan terus menerus terjadi pada Palestina," kata Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Al Araby, dalam jumpa pers bersama menteri Luar Negeri RI, Marty M Natalegawa, di Nusa Dua, Bali, Rabu (25/5).
Nabil menjelaskan, persoalan Palestina telah berlangsung lama dan Palestina telah dijajah Israel selama 60 tahun. Pendudukan tersebut, lanjutnya, tidak bisa terus dibiarkan dan berlangsung terus menerus. Ia hanya melihat apa yang terjadi di lapangan yaitu rakyat Palestina menginginkan kemerdekaan.
Menurutnya, penyelesaian masalah Palestina hanya dengan mengakui kemerdekaan Palestina dan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya. Hal itu telah dintegaskan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, beberapa waktu lalu mengenai rancangan negara Palestina dengan tapal batas 1967. "Hingga saat ini, telah ada 112 negara (dari 192 negara di dunia) yang telah mengakui Palestina berdasarkan tapal batas 1967," imbuhnya.
Gerakan Non Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement (NAM) telah merekomendasikan negara Palestina dengan tapal batas 1967 dan akan melakukan tindakan lanjutan agar segera menjadi negara Palestina yang berdaulat. Ia juga meminta agar seluruh negara anggota GNB bersatu dalam mendukung serta mengakui Palestina dalam waktu singkat. "Dengan bersatu, sehingga GNB dapat mempromosikan Palestina kepada PBB lebih sempurna dan seluruh negara di dunia dapat mengakui Palestina," tegasnya.
Sebelumnya, di antara 120 negara anggota GNB, termasuk dua anggota baru yaitu Fiji dan Azerbaijan, terdapat 29 negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Rencana kemerdekaan Palestina sendiri akan dilakukan pada September 2011 mendatang, seiring dengan rekonsiliasi Fatah dan Hamas yang dimediasi Mesir.
