REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Dewan Kehormatan Partai demokrat, yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari Bendahara Umum partai sejak 23 Mei lalu. Namun hingga kini, Dewan Pimpinan Pusat belum menurunkan Surat Keputusan untuk melaksanakan putusan DK tersebut.

Sekretaris DK, Amir Syamsuddin, menyebutkan keputusan DK pada 23 Mei itu tetap merupakan putusan final. Keputusan tersebut bertepatan dengan kepergian Nazaruddin ke Singapura. "DPP hanya melaksanakan seperti yang dimuat AD/ADT," kata Amir saat dihubungi Republika pada Ahad (29/5).

Dalam AD/ART Demokrat, Amir menyebutkan tidak terdapat ketentuan tenggat waktu bagi DPP untuk mengeluarkan SK sejak putusan DK dibuat. Pendiri Demokrat ini bahkan memperkirakan SK yang akan ditandatangani ini kemungkinan sudah dibuat. "Bisa saja sudah dibuat, tapi saya tidak tahu," tambahnya.

Nazaruddin diberhentikan sebagai Bendahara Umum akibat sejumlah pemberitaan negatif dirinya. Dia dikait-kaitkan dalam sejumlah kasus suap. DK menilai pemberitaan ini membahayakan citra partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika