REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Warga korban Lumpur Lapindo dari 45 rukun tetangga (RT) meminta pemberian ganti rugi tidak dipisahkan dengan warga dari sembilan RT yang telah masuk dalam peta terdampak.

Mereka juga meminta agar ada payung hukum yang jelas jika wilayahnya masuk dalam peta terdampak. Permintaan tersebut disampaikan perwakilan warga dari 45 RT, Suprapto, dalam dialog dengan Gubernur Jatim, Soekarwo, Senin (30/5).

Suprapto mengatakan pihaknya mendesak pemerintah agar memasukkan 45 RT dalam Peraturan Presiden (Perpres) bersamaan dengan sembilan RT lain. "Kami tidak ingin dibedakan dengan sembilan RT, serta ada kepastian payung hukum yang jelas terhadap nasib warga," ujarnya.

Permintaan warga untuk dimasukkan ke dalam peta terdampak lantaran wilayah mereka sudah tidak layak huni. Hal itu diperkuat dengan hasil penelitian ahli geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang telah ditunjuk Pemprov Jatim. Dalam penelitian itu disimpulkan wilayah tersebut telah ambles.

Yasimin, koordinator warga, mengatakan air di wilayah tersebut sudah tercemar. Udara di sekitar juga tercemar dengan munculnya gas metana. "Wilayah kami sudah tidak layak huni. lni yang membuat warga sudah tidak betah untuk tinggal di kawasan itu,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, warga meminta gubernur yang sekaligus sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera mendesak presiden untuk merevisi Perpres. Hal itu agar kawasan 45 RT ini masuk ke dalam peta terdampak sehingga mereka berhak mendapatkan ganti rugi.

Menanggapi permintaan tersebut, Soekarwo mengaku siap menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. "Saya kira aspirasinya produktif agar 45 RT dimasukkan satu paket dengan 9 RT," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika