REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Para aktivis oposisi Suriah menolak usul pemerintah yang akan menggelar dialog dan menawarkan amnesti bagi mereka yang terlibat dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan.

Kelompok oposisi Suriah, yang kebanyakan tinggal di luar negeri, berkumpul pada Selasa (31/5) di kota pantai Antalya Turki untuk menggelar konferensi yang diharapkan dapat menciptakan sebuah badan perwakilan yang dapat diterima oleh para pengunjuk rasa di Suriah.

Presiden Suriah Bashar Al-Assad pada Rabu (1/6) membentuk panitia khusus untuk mengatur landasan dialog. "Landasan dialog ini memungkinkan gerakan nasional lebih mengekspresikan ide-ide mereka, saran dan gagasan mengenai masa depan kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Suriah," kata Assad sebagaimana dikutip kantor berita Suriah.

Namun para kelompok oposisi menolak inisiatif Assad. "Kondisi seperti itu hanya bisa terjadi sekali, yaitu kekerasan berakhir dan para tahanan politik dibebaskan dan reformasi diadopsi," kata Ammar Abdul Hamid, seorang aktivis pro-demokrasi Suriah.

Para peserta konferensi juga menolak amnesti yang diberikan Assad kepada para wakil gerakan politik, khususnya Ikhwanul Muslimin. Menurut mereka, amnesti negara ditujukan kepada para pembunuh, bukan kepada korban.

Menurut organisasi HAM Suriah, lebih dari 1.000 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi dan pasukan keamanan. Dan lebih dari 10.000 demonstran ditahan sejak aksi protes menuntut pengunduran diri Assad di Suriah pada pertengahan Maret lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika