REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER - Pengamat politik dari Universitas Jember Rachmat MPA menilai bahwa keuangan dan pendanaan partai politik di Indonesia belum transparan.
"Mencuatnya kasus Nazaruddin, menjadi salah satu indikasi bahwa sistem keuangan dan pendanaan parpol belum transparan," tutur Rachmat pemegang gelar master di administrasi publik seperti dikutip Antara di Jember, Senin (6/6).
Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Nazaruddin, yang menjadi komisaris PT Anak Negeri, menjadi sorotan karena perusahaan itu terseret kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang senilai Rp191 miliar. Bahkan ia juga diduga melakukan upaya suap terhadap sekjen Mahkamah Konstitusi.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas keterlibatan Nazaruddin dalam korupsi itu karena tidak menutup kemungkinan dana itu mengalir ke parpol," tuturnya.
Dosen FISIP Universitas Jember (Unej), itu mengatakan parpol di Indonesia belum mampu menjadi partai modern yang bisa mandiri dalam pendanaan. Kondisi itu membuat partai masih memerlukan subsidi yang terbatas dari Pemerintah Pusat.
"Saya menilai bahwa UU partai politik tidak tegas terkait pendanaan parpol, meski di sana ada pengaturan dan pelaporan mengenai dana yang masuk," paparnya, menjelaskan.
Menurut dia, transparansi semua keuangan parpol sangat penting, sehingga perlu dibuat undang-undang yang tegas untuk mengatur persoalan tersebut.
"Sejauh ini banyak posisi parpol yang belum mendukung penuh pemberantasan kasus korupsi, namun justru parpol memberikan fasilitas kepada kadernya yang terlibat korupsi," ucapnya.
Ia menuturkan tidak ada partai politik yang benar-benar bersih dari praktik kotor dalam mencari sumber pendanaan, sehingga perlu sebuah aturan untuk mengatur pencarian dana bagi parpol di Indonesia.
"Saya berharap kasus Nazaruddin bisa menjadi acuan seluruh parpol mulai bersih-bersih dalam pendanaan parpol, agar tidak ada uang korupsi dalam keuangan partai. Itu tantangan yang sulit bagi parpol di Indonesia," ujarnya, menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika