REPUBLIKA.CO.ID,Kelompok Fatah dan Hamas mengumumkan kesiapan mereka untuk mengumumkan sebuah pemerintahan persatuan nasional setelah tarik ulur alot soal penunjukan perdana menteri. Reuters melaporkan, setelah berjam-jam berdialog pada Selasa (14/6), pemimpin Fatah Mahmoud Abbas dan Ketua Biro Politik Hamas Khaled Meshal, mengatakan kepala mereka akan mengumumkan pemerintahan persatuan nasional Palestina pekan depan di Mesir."

"Nama perdana menteri dan para menteri akan diumumkan pada Selasa (pekan depan, 21/6)," kata wakil Meshal, Mousa Abu Marzook. Keputusan itu sesuai dengan kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pihak pada pada 4 Mei lalu.

Kesepakatan itu menyerukan pembentukan pemerintah sementara gabungan tokoh teknokrat dan tokoh-tokoh non-partisan. Disebutkan pula penetapan pemilihan presiden dan legislatif di Palestina dalam setahun.

Namun, kesepakatan dua kelompok besar Palestina itu tidak menyinggung isu-isu seperti pengakuan Palestina terhadap rezim Zionis Israel. Pekan lalu, perundingan persatuan antara Fatah dan Hamas tersandung batu terkait identitas perdana menteri baru Palestina.

Fatah bersikeras bahwa Penjabat Perdana Menteri Otoritas Ramallah, Salam Fayyad merupakan kandidat terbaik untuk jabatan tersebut, sedangkan Hamas menentang pencalonan diri Fayyad karena hubungan dekatnya dengan Barat.

Hamas juga berpendapat bahwa dalam kesepakatan rekonsilias, calon anggota kabinet dan perdana menteri harus dari tokoh independen non-partisan. Menurut sumber Hamas, kedua pihak kini telah mencapai kesepakatan untuk menghapus nama Fayyad dari daftar calon perdana menteri.

Kesepakatan rekonsiliasi nasional yang ditandatangani dalam rangka membentuk negara independen Palestina, telah membuat geram para pejabat rezim Zionis Israel dan AS. Sejak penandatanganan perjanjian tersebut, Tel Aviv meningkatkan tekanannya terhadap Fatah, dan menegaskan bahwa kelompok itu harus memilih berdamai 'perdamaian dengan Israel' atau bersatu dengan Hamas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika