REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSELS--NATO Ahad malam mengakui kematian warga sipil dalam serangan pemboman di Tripoli, setelah para pejabat Libya menyatakan beberapa anak kecil yang sedang belajar berjalan termasuk di antara sembilan orang yang tewas dalam serangan aliansi itu.
Dalam sebuah pernyataan, aliansi itu mengatakan: "NATO mengakui korban-korban sipil dalam serangan di Tripoli". "Tampaknya bahwa sebuah senjata tidak menghantam sasaran yang dimaksudkan dan bahwa mungkin telah ada kegagalan sistem senjata yang mungkin telah menimbulkan sejumlah korban sipil," pernyataan itu menambahkan.
"NATO menyesalkan terenggutnya nyawa warga sipil yang tidak bersalah," kata komandan misi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk Libya Letnan Jendral Charles Bouchard. "Meskipun kami masih akan memutuskan kekhususan kejadian ini, indikasinya adalah bahwa kegagalan sistem senjata mungkin telah menyebabkan insiden itu," ia menambahkan.
Beberapa pejabat Libya sebelumnya menunjukkan pada para wartawan lima mayat, termasuk dua anak yang sedang belajar berjalan, yang mereka katakan termasuk di antara sembilan warga sipil yang tewas. Peristiwa tersebut terjadi ketika tekanan meningkat pada aliansi militer itu untuk membolehkan solusi politik.
Para wartawan telah dibawa ke distrik Al-Arada di ibukota Libya, Tripoli, sebelum pukul 1.00 waktu setemmpat (Ahad pukul 6 WIB) untuk menyaksikan tim pertolongan dan orang-orang yang berada di temoat itu berusaha mati-matian mencari mereka yang selamat di antara puing sebuah blok flat dua lantai. Seorang wartawan AFP melihat dua mayat ditarik dari reruntuhan bangunan itu.
Para wartawan kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di Tripoli, tempat mereka melihat mayat seorang wanita dan dua anak yang para pejabat katakan merupakan anggota keluarga yang sama dan telah tewas dalam serangan itu. Juru bicara pemerintah Mussa Ibrahim mengatakan empat orang yang sedang lewat juga tewas akibat serangan itu, membuat korban tewas menjadi sembilan orang dan bahwa 18 orang yang lain terluka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika