REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi I DPR RI mempertanyakan kinerja Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), serta Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) dalam rangka mengimplementasikan Konvensi PBB terkait perlindungan buruh migran.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi I DPR RI Lily Chadidjah Wahid terkait dengan hukum pancung yang dialami oleh TKW asal Bekasi, Ruyati binti Sapubi, di Arab Saudi, pada akhir pekan lalu.

Lily mengatakan bahwa pemancungan terhadap Ruyati sungguh sangat ironi, sebab hal itu terjadi setelah pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Organisasi Buruh Internasional (ILO), di Swiss. Ruyati binti Sapubi dihukum pancung di Arab Saudi tanpa upaya advokasi dan diplomasi yang optimal, kata Lily.

"Apa kerja Menlu, Menakertrans, dan Menkumham untuk mengimplementasikan konvensi PBB untuk perlindungan buruh migran seperti pidato SBY?" kata Lily Wahid kepada ANTARA NEWS.com, Jakarta, Senin.

Adik kandung mantan presiden (alm) KH Abdurahman Wahid itu menambahkan, dari kejadian yang menimpa Ruyati - yang tidak mendapat advokasi hukum dan tanpa ada informasi yang diterima oleh pemerintah Indonesia sama sekali - sungguh amat disesalkan.

"Presiden SBY bicara apa, menterinya kerja apa. Siapa yang harus disalahkan?" ungkapnya.

Menurut Lily, apa yang menimpa Ruyati merupakan tamparan kepada Presiden SBY dan juga kepada negara karena tidak mampu melindungi warganya yang sedang berada di luar negeri. "Pastinya ini sangat membuat SBY malu di hadapan koleganya. Presiden SBY perlu mengevaluasi tiga kementerian tersebut, terutama Menakertrans karena ini menyangkut masalah TKI," kata dia.

Lily menyarankan agar pemerintah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin di dalam negeri sehingga kejadian yang menimpa TKI tidak perlu terulang lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika